Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif maqashid syariah

INDONESIA:

Salah satu yang penting dibahas dalam bidang ketengakerjaan adalah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakomodir kewajiban pengusaha/perusahaan untuk memenuhi salah satu hak pekerja di tempat bekerja. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan wajib menyelenggarakan perlindungan K3 bagi pekerjanya yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kewajiban inilah yang sering kali diabaikan oleh perusahaan sehingga menimbulkan kerugian materil dan moril bagi pekerja.

Selain menjelaskan konsep perlindungan K3 menurut UU, peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai konsep perlindungan K3 akan tetapi dilihat dari sudut pandang Maqâshid Syarîah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Normatif karena yang dianalisis adalah bagian dari produk hukum, yakni UU yang ditinjau menggunakan sudut pandang Maqâshid Syarîah.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa K3 merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dapat menyebabkan terancamnya eksistensi hidup dari pekerja. Dalam UU Ketenagakerjaan, perlindungan K3 pekerja oleh pemerintah dibebankan pada perusahaan. Akan tetapi oleh perusahaan perlindungan itu dibebankan kembali dengan jaminan yang diatur dalam jaminan sosial tenaga kerja -berupa pemotongan gaji- untuk diasuransikan kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Pada dasarnya tujuan dari syariat (Maqâshid Syarîah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashâlih al-‘ibâd), baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga jika melihat kembali pada UU, maka tidak terwujud kemaslahatan hamba yang dimaksud dikarenakan pembebanan kembali perlindungan itu kepada pekerja yang seharusnya menjadi beban Negara.

ENGLISH:

One of important the thing to discuss on labor field is Occupational Safety and Health (OSH). OSH has been regulated by Act No. 13 of 2003 about Labor, and this Act is accommodating the right and obligation entrepreneur/company in the work place. It mean, that the company have to implement the protection of OSH to laborer that integrate with company management system. This duty is often ignored by the company so it cause material and moral losses for laborer.

In addition, to explain the concept of the protection of OSH by act, the writer also interested to know how Islam view on the concept of the protection of OSH but it it’s still observed by Maqâshid Syarî’ah’s perspective.

Therefore, this research uses qualitative research, with normative legal research methods. It is said as normative because the analyzed object of research is a part of legal product, which is Act, that viewed observed through maqâshid Syarî’ah’s perspective.

This research may underscore that OSH represent the basic demand of worker, if this demand is not fulfilled, it will threaten laborer existence. In act of Labor, the protection of laborer by the government is burdened to the company. However, by the company, the protection is burdened by warranties that set out in the form of social security of Laborer -in the form of payroll deductions- for insured to social security agencies. Basically the purpose of the law (Maqâshid Syarîah) is to realize the benefit of people (mashâlih al-‘ibâd) both in this world and in the hereafter. So if look back at the act, it did not realized to the benefit of the people because the company charging back the protection to laborer who should be the burden of the State.