Praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang: Perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah

INDONESIA:

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang yang dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan uang secara kontan. Namun, praktik hutang piutang sering kali diiringi praktik riba’ ketika dalam kesepakatan awal ditentukan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan hutang ketika pembayaran. Kegiatan gadai pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan, pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan pihak yang menerima gadai berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya secara penuh selama penghutang belum melunasi hutangnya.

Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap pelaksanaan akad perjanjian pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan Concluding.

Adapun hasil penelitian ini yaitu ketika akad gadai dilakukan dihadiri pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) kemudian melakukan kesepakatan dan perjanjian hanya dengan lisan dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut, pada awal perjanjian diadakan kesepakatan bahwa pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan penerima gadai (murtahin) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh hingga pihak penggadai (rahin) bisa menebus hutangnya. Dari segi rukun, syarat dan juga dari pemanfaatan serta pengambilan manfaat barang gadai secara penuh oleh pihak penerima gadai telah sah dan diperbolehkan karena tidak ada yang bertentangan dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ENGLISH:

Basically, pawning is the activity of debts that categorized as contract which is charity; giving debts is an act of virtue to help people who are really need the cash money. However, debt practice is often accompanied by practice of usury that in initial agreement, both agree to determine certain condition that giving benefit for those who are owed money when the payment come. Pawn activity on villagers of Kedungbetik Kesamben Jombang is the person who owes the creditor gives his field as a guarantee, at the beginning of the contract there is a repayment agreement that is at least two years and who receiving the pawn (rice field) has the right of fully utilizing and enjoying the results during the debtor has not paid off debt.

From the problems above, the writer wants to know how the practice of rice field pawn on villagers of Kedungbetik Kesamben Jombang and how the review of KHES (Islamic Economic Law Compilation) on the implementation of the contract agreement on the utilization of field pawning the community. This research includes an empirical study with a qualitative approach. The techniques of data collections are observation, interviews, and documentation. While the stages of data analysis techniques are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this research is when the contract is carried out which is presented by the pawner (rahin) and receiver of pawn (murtahin) then do a deal, and the deal only an with the verbal which sometimes asking for the help from the another villagers as a witness of the pawn agremeent. At the beginning of the agreement, they helded that the repayment agreement is at least two years and receiver of pawn (murtahin) is entitled to use the fields and enjoy the results fully until the pawner (rahin) may redeem the debt. In terms of harmony and fiduciary requirements, the practice of pawning has been legitimate and complied by the provisions described in the Islamic Economic Law Compilation