Kewenangan mengatur dan mengawasi otoritas jasa keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil: Studi analisis terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

INDONESIA:

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana.

ENGLISH:

Baitul Mal Wat Tamwil is a microfinance institution that is running on sharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including Baitul Mal Wat Tamwl is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative).

The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil.

This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials.

From these we concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed.