Dampak penambangan pasir besi terhadap perekonomian masyarakat di Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang: Perspektif hukum agraria dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011

INDONESIA:

Penambangan merupakan sebuah kegiatan usaha atau bisnis dibidang penggalian sumberdaya alam. Kegiatan penambangan tidak lepas dari hukum agraria, karena hukum agraria adalah hukum dasar dari hukum-hukum yang memiliki wilayah pengolahan badan bumi, air, maupun ruang angkasa dan sumber daya alam. Hukum agraria berdasakan pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang mana pada intinya semua aktifitas yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam haruslah bermanfaat untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dampak penambangan pasir besi di desa Wotgalih Kec. Yosowilangunt Kabupaten Lumajang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ?. 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang?. Lalu menganalisis hukumnya menurut pandangan Hukum Agraria dan Hukum Islam yang pada penelitian ini kami khususkan pada Fatwa MUI terhadap kegiatan penambangan pasir besi di desa Wotgalih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, dengan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif dan dengan metode analisis data dengan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian didapati bahwa kegiatan penambangan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakatpun merespon dengan membuat suatu perkumpulan atau organisasi yang bergerak dalam hal advokasi menolak kegiatan penambangan di desa mereka. Menurut mayarakat penambangan pasir besi akan memperburuk perekonomian masyarakat sekarang. Masayarakat memilih mengembangakan usaha pertanian mereka dari pada lahan pertaniannya di alokasikan untuk penambangan.

ENGLISH:

Mining is an activity or business venture in the field of natural resource multiplication. Mining activities can not be separated from the agrarian law, because the law is the basic law of agrarian laws which have the processing region of the body of the earth, water, and space and natural resources. Based on the agrarian law of 1945 Article 33 clause (3) at the core of all activities involving earth, water, and space and natural resources should be helpful for the prosperity of the people of Indonesia.

In this study there is a formulation of the problem,that is: 1) What is the impact of iron sand mining in the village Wotgalih district. Yosowilangun Lumajang to the economic growth of society? 2) How is the public response to the iron sand mining in the village Wotgalih Lumajang?. Then analyze its legal according perspectives Agricultural Law and Islamic Law in this study we specialize in MUI Fatwa against iron sand mining activities in the village Wotgalih. This research includes empirical research, with qualitative and descriptive approach to the data analysis methods with qualitative methods.

From the results of the study found that mining activities have a negative impact on the economic life of the community, so community responds by creating an association or organization engaged in advocacy reject mining in their village. According to society iron sand mining will worsen the economy of society now. Develop the community choose their farms of the agricultural land allocated to mining.