Implikasi yuridis putusan MK/100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh: Tinjauan undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam

INDONESIA:

Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 mengahapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun.

Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 trntang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadlian dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ENGLISH:

Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU- X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree.

This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method.

This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used.