Urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama

INDONESIA:

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Bahkan peran hakim sebagai tokoh sentral di lembaga peradilan khususnya perdata tidaklah dapat berdiri sendiri jika dalam menghadapi kasus-kasus tertentu kemampuan yang dimiliki hakim tidak mempu untuk menganalisa lebih mendalam. Disinilah peran ahli (expertise) atau saksi ahli dalam membantu proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi penting. Namun terungkap fakta bahwa remunerasi saksi ahli selama ini dirasa kurang adil karena hanya sebatas pengganti transportasi. Oleh karena itu, ada sebagian saksi ahli yang menolak bersaksi. Permasalahan bertambah ketika masyarakat miskin memerlukan saksi ahli dalam berperkara perdata di pengadilan. Kondisi ekonomi yang sulit tidak memungkinkan masyarakat miskin untuk membayar saksi ahli. Oleh karena itu perlu adanya layanan hukum saksi ahli bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah, 1) mengetahui dan menganalisa urgensi saksi ahli sebagai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama, dan 2) Mengetahui dan menganalisa mengapa diperlukan layanan hukum pada ranah pembuktian. Sedangkan teori yang dipakai di dalamnya adalah teori keadilan sosial, teori pembuktian, dan teori layanan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Layanan hukum saksi ahli bagi masyarakat tidak mampu perlu untuk diadakan dengan cara remunerasi proporsional atas saksi ahli. Fungsi dari remunerasi ini adalah apresiasi atas jasa saksi ahli, mencegah intervensi atas saksi ahli dalam memberikan keterangan, dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Usaha remunerasi ini dapat dilakukan dengan cara: 1) reformulasi biaya saksi ahli, dan 2) ekstensifikasi ruang lingkup layanan hukum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang mudah, pemerintah perlu mewujudkan layanan hukum dalam bidang pembuktian. Layanan hukum ini didasari atas persamaan hak dan kedudukan dalam praktek pengadilan, serta adanya asas yang mewajibkan hakim berusahan dengan sekeras- kerasnya menghilangkan hambatan dalam proses persidangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) keberadaan saksi ahli sebagai layanan hukum dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan agama hendaknya diwujudkan dengan bentuk remunerasi proporsional kepada saksi ahli.
2) Sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum progresif, maka layanan hukum pada ranah pembuktian hendaknya perlu diwujudkan oleh Mahkamah Agung.

ENGLISH:

Evidentiary law (law of evidence) is a very complex part in the litigation process. Even the judge's role as a central figure in the judiciary -especially civil law- can not stand alone when his ability of the judge is unable to analyze in more depth in certain cases. Here, the role of experts (expertise) or expert witness in assisting the process of examination of the case in court become important. However revealed the fact that the remuneration of expert witnesses has been deemed unfair because it was limited to replacement transport. Therefore, there are some expert witnesses who refuse to testify. Problems grow when the poor requires an expert witness in civil litigation in the courts. Their economic conditions do not allow the poor to pay for expert witnesses. Hence the need for legal services of expert witnesses for the underprivileged in religious courts.

The purpose of this study was, 1) identify and analyze the urgency of the expert witness as legal services for the underprivileged in the Religious, and 2) to find out and analyze why the necessary legal services in the realm of evidence. While the theory used in it is a social justice theory, proof theory, and the theory of legal services. This research is a normative juridical law. The approach used is a conceptual approach because it is not yet or there is no rule of law to the problems encountered.

Legal services expert witness for the poor need to be held about proportional remuneration on expert witnesses. This function of this remuneration are: as the appreciation for the services of expert witnesses, preventing intervention in providing expert witness testimony, and make an access to justice for poor people. This remuneration of can be done by: 1) the reformulation of expert witness fees, and 2) extending the scope of legal services. In order to meet the needs of the community easy access to justice, the government needs to realize the legal services in the field of evidence. Legal services is based on equal rights and position in the practice of the courts, as well as the principle that requires that judges must strive to remove the barriers as hard as possible in the proceedings.

The conclusion of this study were: 1) the presence of an expert witness as proof of legal services in civil cases in courts religion should be realized by the form of proportional remuneration to the expert witness. 2) As one form of progressive law reform, the legal services in the realm of proof should need to be realized by the Supreme Court.