Pandangan hakim terhadap penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto

INDONESIA:

Hukum acara merupakan pedoman para hakim dalam melaksanakan proses beracara di peradilan baik berada di lingkup Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama. Dalam undang-undang yang mengatur tentang prosedur beracara di persidangan menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti apa yang telah tertulis dalam undang-undangan serta bagaimananpun keadaan yang terdapat di dalam persidangan hakim tidak boleh menyimpang dari hukum acara tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus terhadap masalah adalah penggabungan dua tahapan yakni antara tahap pembuktian dan putusan yang dijadikan dalam satu waktu sidang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif tentang pandangan majelis hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan menggabungkan dua tahapan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim lainnya terkait proses penggabungan dua tahapan tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terkait proses pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan itu diperbolehkan, sebab penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Hukum Acara. Oleh sebab itu, tidak terdapat sanksi bagi hakim yang melaksankan proses penggabungan dua tahapan. Selain itu sebagai pertimbangan lain adalah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu atau biaya pada saat proses di persidangan, pendapat ini juga dilandasi dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namum, terdapat salah satu hakim yang berpendapat bahwa, meskipun proses penggabungan dua tahapan ini tidak melanggar undang-undang akan tetapi semestinya penggabungan tersebut tidak lakukan dengan alasan agar majelis hakim yang menangani perkara dapat lebih memahami pokok perkara dan dapat memberi jawaban akhir berupa putusan dengan seadil-adilnya.

ENGLISH:

Procedural law is the guide for the judges in executing the proscessof civil procedure both in Public Court and Religous Court. A legislation regulating the procedure in a court session stating that a judge is obligated to implement the regulation written in legilation. In addition, the judge cannot deviate from the prosedural law despite any situasion that may occur in the court session.

The matters discussed in the study are related to a case investigation process carried out by the judges in Mojokerto Religious Court. It focuses on the problem of the joining of two stages that is the stage of proof an verdict provision in a court session. The main purpose of the study is comprehensively understanding the panel of judges in executing the case investigation process by joining two stages. Moreover, the syudy also aims to point out other jugdes’ perspective regarding the joining process.

This present study employs an empirical method which acquires descriptive data, while the approach used is qualitative approach. Most of the data are primary data which are obtained/collected from the informants, the judges of Mojokerto Religious Court directly. Furthermore, it is supported by the secondary data sources in analysing the result of the study using descriptive qualitative analysis method.

Based on the result of the study, it could be concluded that the majority of Religious Court judges of Mojokerto allows the process of case investigation using the merger of two phases, because this merger is not incompatible to the law of procedural law. Therefore, there is no sanction for the judges who apply the process of two phases merging. Moreover, another consideration is to be more efficient both the time and the cost during the process in the court. This opinion is also based on the principle of simplicity, rapidity and low cost. However, one of the judges argued that although the process of merging these two phases does not break the law but the merger should not be done on the grounds that the judge who hadles the case may more understand the subject matter and possible to give the final answer in the form of fair verdict.