Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam.

INDONESIA:

Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (syirkah ta‘âwuniyah) dikategorikan sebagai bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau.

Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Sumber primer dalam peniltian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilimiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jâiz (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-jâiz-an) akad syirkah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam.

ENGLISH:

The appearance of the Law No.17/2012 on Cooperatives caused huge controversy among cooperatives practitioners. They indicated that some provisions in the Law no. 17/2012 on Cooperatives would eliminate the co- operative identity. Finally, judicial review is measures selected to advocacy by the cooperative actors and civil elements. The terms of which are highlighted in the provisions of Article 67 paragraph (1) which provides that the basic deposit can not be refunded. In the perspective of Islamic law, cooperative (shirkah ta'awuniyah) is categorized as a form of new shirkah that is unknown to earlier fuqaha, the consequence is cooperative principal provisions in the legislation must be aligned and based on the terms shirkah provisions that have been agreed by the scholars in the past.

Based on the problem above, the writer examines deeply about how the provision of primary deposits in cooperative law is reviewed based on the 1945 Constitution and Islamic law.

In this study, the writer uses normative research method. The law is conceived as what is written in the legislation. A primary source in these studies is the principal payment provisions contained in Article 67 paragraph (1) of law 17/2012 on Cooperatives. Books, scientific works related to material issues have become secondary in this study. The approach used in this study is the approach to the law (statute approach) and comparative approach.

Based on the analysis conducted by the writer, the provisions of Article 28, paragraph H (4) of the 1945 Constitution expressly provides protection on private property. Therefore, the provision of primary deposits is non-refundable in the cooperative legislation contrary to article 28, paragraph 4 H 1945. In Islamic law Perspective, shirkah according jumhur ulama is categorized as jaiz contract (free/not binding). This raises the consequence; the shirkah agreement in cooperative that is restricting the ownership primary deposits of members is categorized as fasid contract. It’s due to the nature defect (damage the -Jaiz) that shirkah contract. Therefore, the provision of primary deposits in cooperative laws is contrary to Islamic law