Konsep kepala keluarga di era Milenial

ABSTRAK

Kajian kritis terhadap pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia dirasa menjadi sebuah urgensi di era milenial ini karena dirasa sudah tidak efektif lagi. Selama 46 tahun pasal ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau bisa kita katakan terlalu baku hingga tidak bisa menngadaptasikan dengan kebutuhan para keluarga di era milenial. Bangunan wacana kefilsafatan kesetaraan gender telah meningkatkan kemandirian dan keadilan suami dan istri dalam pembagian peran kepala keluarga yang erat berhubungan dengan lingkup domestic dan public. Undang-Undang Perkawinan yang baku ini selain tidak merangkul perkembanga jaman, pun juga berseberangan dengan pasal 51 ayat (1) UU Nomor 39 Tentang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Adminduk, dan konsep kesetaraan gender yang semua itu melegitimasi segala hal terkait kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dan dalam perkawinan antara suami dan istri. Penelitian ini membahas konsep kepala keluarga yang selama ini berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, serta mengajukan konsepsi kepala keluarga yang sesuai dengan kemajuan era milenial. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang datanya didapatkan dari ketentuan undang- undang dan literatur yang bersangkutan dan sefrekuensi.

Adapun hasilnya adalah bahwa setelah analisis kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat (3), dirasa sudah tidak lagi efektif untuk diterapkan kepada instansi keluarga di era milenial dikarenakan terlalu membatasi peran, ruang gerak, dan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Konsep kepala keluarga yang ideal untuk keluarga generasi milenial dengan memberikan sepenuhnya keputusan terhadap pasangan suami-istri untuk mempertimbangankan sesuai kebutuhan dan keadaan antara siapa yang menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga dan selebihnya terkait hak dan kewajiban menjadi kesadaran bersama sesuai yang di atur dalam KHI, UU HAM, UUP. Bangunan wacana kesetaraan gender dirasa sangat efektif untuk melihat dan memberikan alternative dari setiap dinamika dan problematika keluarga milenial yang tidak jauh dipengaruhi oleh modernitas jaman, ekonomi, dan stigmanisasi masyarakat. Istri tidak lagi mendapat pandangan streotip dalam berkeluarga terlebih di ruang geraknya karena system patriarki yang menjalar di UUP maupun di masyarakat apabila para pemangku kuasa yang memiliki kemampuan untuk memperbarui pasal 31ayat (3) di sesuaikan dengan kebutuhan keluarga hari ini berbasis kesetaraan gender.

ABSTRACT

A criticalstudy of article 31 paragraph (3) of Law number 1 of 1974 concerning Indonesian Marriage is felt to be an urgency in this millennial era because it is felt that it is no longer effective. During the 46 years this article has not changed at all or we can say that it is too standard so that it cannot adapt to the needs of families in the millennial era. Building on the philosophical discourse of gender equality has increased the independence and justice of husbands and wives in the division of the roles of the head of the family which are closely related to the domestic and public spheres. This standard Marriage Law in addition to not embracing the times, it also contradicts Article 51 paragraph (1) of Law Number 39 concerning Human Rights, the CEDAW Ratification Law, the Adminduk Law, and the concept of gender equality which is all about it. legitimizing all matters related to gender equality of men and women and in marriage between husband and wife. This research discusses the concept of the head of the family that has so far been applicable in Law Number 1 of 974, and will propose a conception of a family head that is in line with the progress of the millennial era. This research is a normative study whose data are obtained from the provisions of the law and the relevant literature and frequency.

The result is that after a critical analysis of the Marriage Law article 31 paragraph (3), it is felt that it is no longer effective to be applied to family institutions in the millennial era because it too limits the role, space for movement, and the rights and obligations between husband and wife. The concept of the ideal family head for the millennial generation family by fully giving the decision to husband and wife to consider according to the needs and circumstances between who will be the head of the family and the head of the household and the rest regarding rights and obligations to become joint awareness as regulated in the KHI, Human Rights Law, UUP. The building of gender equality discourse is considered very effective in seeing and providing alternatives to every dynamic and problematic of the millennial family which is not far from being influenced by contemporary modernity, economy, and stigmatization of society. The wife no longer gets stereotypical views in having a family, especially in her space because of the patriarchal system that spreads in the UUP and in society when the power holders who have the ability to update article 31 paragraph (3) are adjusted to the needs of today's family based on gender equality.