Tinjauan yuridis terhadap pembukaan tabungan wadi'ah oleh anak dibawah umur: Studi kasus di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi

INDONESIA:

Manusia diberi akal oleh Allah sebagai bentuk anugrah agar bisa memaksimalkan segala perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud agar manusia dapat bathil. Manusia membedakan antara yang haq dan juga merupakan makluk sosial, artinya memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal bersosial, salah satunya terdapat transaksi. Transaksi akan menimbulkan sebuah kesepakatan baru antara satu dengan lainnya. Selain itu, manusia ketika sudah mengenal transaksi biasanya akan kalah dengan keinginannya daripada kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh memelihara sifat boros karena boros. Dalam hal tersebut, BMT Al-Rifa’ie mempunyai produk tabungan wadi’ah santri. Akan tetapi, santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Rifa’ie II masih dibawah umur dan menurut hukum hal tersebut menuai perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh.

Hal ini melatarbelakangi peneliti membuat rumusan masalah, pertama, Bagaimana praktik pembukaan tabungan wadi’ah oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa’ie? Kedua, Bagaimana aspek hukum pembukaan tabungan wadi’ah oleh anak dibawah umur di BMT Al-Rifa’ie?
Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BMT Al-Rifa’ie memberlakukan pembukaan rekening tabungan wadi’ah untuk anak dibawah umur dan nasabahnya rata-rata dari santri yang masih dibawah umur. Secara prosedur pembukaan rekening dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah dan tidak ada seperti formulir persetujuan dari pihak orang tua. Di dalam hukum Islam menyebutkan tentu tidak boleh karena tidak ada wali yang mendampinginya. Sedangkan dalam hukum positif dikaitkan KUHPerdata menyebutkan bahwa batas usia dalam melakukan suatu perikatan harus cakap hukum dan diterapkan pada usia dewasa minimal 18 tahun menurut UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan. Kemudian mengenai peraturan POJK disebutkan tentang identitas yang diserahkan harus sesuai untuk proses identifikasi nasabah agar dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya tindak persengketaan.

ENGLISH:

Humans are given reason by Allah as a form of grace so that they can maximize all their actions. Actions that are meant for humans to be immoral. Humans distinguish between haq and social beings, meaning they need one another. In terms of being social, one of them is a transaction. The transaction will give rise to a new agreement with one another. In addition, when people are familiar with transactions, they will usually lose out to their wants rather than their needs. Therefore, humans should not maintain a wasteful nature because they are wasteful. In this case, BMT Al-Rifa'ie has a savings product wadi'ah santri. However, the students at the Al-Rifa'ie II Islamic Boarding School are still minors and according to the law this has created a difference of opinion that some say they are allowed and cannot.

This is the background for the researcher to formulate the problem, first, how is the practice of openingsavings wadi'ah by underage children at BMT Al-Rifa'ie? Second, what is the legal aspect of opening savings wadi'ah by minors at BMT Al-Rifa'ie?
This research is classified as an empirical research. The type of approach used is a sociological juridical approach, and the approach used in this research is qualitative analysis.

The results of this study indicate that the BMT Al-Rifa'ie enforces the opening ofsavings accountsare mostly wadi'ah for minors and its customersunderage santri. The procedure for opening an account with the requirements to bring a family card (KK) or diploma and nothing like the consent form from the parents. In Islamic law, it is certainly not allowed because there is no guardian accompanying him. Whereas in the positive law associated with the Civil Code states that the age limit for conducting an engagement must be legally competent and applied to an adult age of at least 18 years according to the Child Protection Law and the Marriage Law. Then regarding the POJK regulations, it is stated that the identity submitted must be suitable for the customer identification process so that it can take preventive action to prevent disputes.