Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN MUI/IV/2000: Studi kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo

ABSTRAK

Murabahah merupakan jual beli harga pokok ditambah margin sebagai keuntungan dari pihak penjual. Seiring perkembangannya akad murabahah dimasukkan ke dalam pembiayaan bank syariah dan dipadukan dengan akad wakalah sehingga dikenal dengan istilah murabahah bil wakalah. Ketentuan murabahah bil wakalah tertuang di dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa ketika bank ingin menjual suatu barang maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu. Kemudian pada Fatwa butir empat menyatakan barang yang dibeli oleh bank harus atas nama bank terlebih dahulu tidak dibolehkan langsung atas nama nasabah karena barang belum diserahterimakan kepada nasabah. Namun di dalam penerapannya Bank Syariah Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah bil wakalah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dan kesesuaiannya terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan menggunakan yuridis sosiologis yang dengannya dapat diidentifikasi masalah yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo. Tujuan dari identifikasi masalah ialah agar dapat diketahui penerapan murabahah bil wakalah sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa ataukah belum.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan murabahah bil wakalah yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dimana bank menjual barang sedangkan barang tersebut belum dimiliki. kemudian, barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

ABSTRACT

Murabahah is the buy and sale of the cost of goods plus a margin as profit from the seller. In a row with the development of the murabahah contract was included in Islamic bank financing and combined with the wakalah contract, it was known as murabahah bil wakalah. The regulations for murabahah bil wakalah are contained in Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 point nine which states that when a bank wants to sell an item, the item must first become the property of the bank. Then Fatwa number 4 mentioned that the first thing to do is, goods purchased by the bank must be in the name of the bank, it is not allowed directly on behalf of the customer because the goods have not been handed over to the customer. However, in its implementation, Bumi Rinjani Kepanjen Bank Probolinggo has not implemented following the provisions in the Fatwa.

This study aims to see the implementation of the murabahah bil wakalah contract at PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo branch and its compliance with the regulations of the Fatwa of the Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah. This type of research is juridical empirical with a sociological juridical approach that identifies the problems in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo Branch. The purpose of this problem is to know murabahah bil wakalah in the research field, whether it is under the Fatwa or not.

The results of this research conclude that the implementation of murabahah bil wakalah which is found in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo Branch is not following sharia principles because it contradicts Fatwa point 9 Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah where the bank sells goods while the goods are not owned yet. Then, the goods purchased by the customer should be in the name of the bank first, not in the customer's name because the customer is only a representative based on the first Fatwa point 4 Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah.