Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang

INDONESIA:

Banyaknya lembaga memakai label syari’ah untuk menarik nasabah, membawa implikasi pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syari’ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada lembaga keuangan syari’ah. Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan syari’ah sekarang ini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mensinkronkan antara ketetapan dalil-dalil syara’ dengan realitas penerapan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada LKM syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang ? 2) Apakah praktik pada LKM syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam atau belum?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang dan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syari’ah pada LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris, karena penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif, dimana setelah data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas bagi permasalahan yang dihadapi sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada LKM syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun dalam struktur organisasinya mereka menyebutkan Dewan Penasehat bukan Dewan Pengawas Syari’ah. Dalam hal produk simpanan dan pembiayaan, LKM Syari’ah “Barokah Sejahtera” Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI, karena dalam operasionalnya mereka telah mengaplikasikan dasar-dasar ekonomi Islam terhadap produk simpanan dan pembiayaannya.

ENGLISH:

Today many institutions wear sharia labels to attract customers, this phenomenon have implication the importance of surveillance in the management practices. One characteristic that distinguishes between sharia financial institutions and conventional financial institutions is the necessity of a sharia supervisory Board (DPS) at the sharia financial institution, following of the economy and the sharia banking development, the problem is how to synchronize between the provisions of the syara’ proposition and the reality of daily implementation.

In this research, the formulations of the problem are: 1) how is the determination of the Sharia Supervisory Board (DPS) in LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang? 2) Does the practices in LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang is in conformity with the Islamic Sharia principles? This research aims to determine the establishment of Sharia Supervisory Board (DPS) in LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang and to determine the suitability of Sharia principles in LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang.

This research is classified as empirical research, because this research emphasizes on the field practice. The research approach is a descriptive analysis approach. After the data are collected, compiled, interpreted, and analyzed to obtain a complete and clear overview of the problem so it can be concluded. In this research the data analysis method used is qualitative data analysis.

Based on the research results, the determination of the Sharia Supervisory Board (DPS) on LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang is in conformity with the DSN-MUI fatwa. Although the organizational structure of their Advisory Board is not mentioned Sharia Supervisory Board. In terms of deposit and financing products, LKM Syariah of Barokah Sejahtera of Malang is in conformity with the principles of sharia in the DSN-MUI fatwa, because in operation they have to apply the basics of Islamic economics and financing of the deposit products.