Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif siyasah dusturiyah

INDONESIA:

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan model partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktif dalam pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi, yaitu ikut serta dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Partisipasi tersebut diantaranya adalah masyarakat berhak menyampaikan pendapat, kritikan dan saran. Karena dalam pembahasan perda Nomor 4 Tahun 2018 di Kota Mojokerto masyarakat tidak ikut terlibat. Sedangkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk ikut serta dalam pembentukan perundang-undangan. Penulis juga menganalisis pandangan islam dengan menggunakan Siyasah Dusturiyah sebagai penghubung kemaslahatan negara dan agama.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penulis berkeinginan meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta dan mengumpulkan data yang diperlukan selama proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait model partisipasi masyarakat dalam pembentuan peraturan daerah pada Nomor 4 Tahun 2018 di Kota Mojokerto.

Dari hasil penelitian, masyarakat Kota Mojokerto tidak ikut serta dalam pembahan Perda Nomor 4 Tahun 2018. Karena itu hanya dilakukan oleh lembaga Legislatif, yaitu DPRD dengan Eksekutif saja. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah pada tahap Penyusunan. Hal itu diundang oleh pihak terkait untuk koordinasi mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 guna menyampaikan pendapat, kritikan dan saran terhadap peraturan daerah yang akan dibahas. Karena itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Serta dalam Fikih Siyasah Dusturiyah menyampaikan bahwa pentingnya melakukan musyawarah mengenai suatu masalah atau dalam membuat kebijakan. Dalam konsep legislasi Islam terdapat Majelis Syura sebagai bentuk musyawarah dan dilakukan rapat terbuka bersama rakyat untuk mendengar langsung, pendapat, perkembangan, dan evaluasi dari masa kepemimpinan. Musyawarah dilakukan sebagai bentuk untuk mencapai kemaslahatan bersama.

ENGLISH:

In this study, the researcher makes a public participation model as an active form in the government. One form of participation, namely participating in the establishment of local regulation No. 4 of 2018 on Exclusive Breastfeeding. This participation includes the community having the freedom to express opinions, criticisms, and suggestions. Because in the discussion of regional regulation Number 4 of 2018 concerning Exclusive Breastfeeding. However, in Mojokerto, the community was not involved in the discussion. It is good if there are transparency and a participatory regional regulation. Thus, the researcher also analyzes the Islamic perspective by using Siyasah Dusturiyah as a liaison between the laziness of the state and religion.

The researcher used empirical research for this study. The researcher wishes to examine the events in the field, namely by going directly to the area to see the facts and collect the necessary data during the research process. This research aims to determine the legal realities in the field related to the model of community participation in the regulation of the region at No. 4 of 2018 in Mojokerto City.

The results study shows that the people of Mojokerto City did not participate in the deed of Regulation No. 4 of 2018 because the DPRD and the Executive only do it. The community can participate in the establishment of local regulations at the drafting stage. It was invited by the relevant parties to coordinate the drafting of regional regulations No. 4 of 2018 to convey opinions, criticisms, and
suggestions on regional regulations to be discussed. It is caused by the form of community participation. Furthermore, in Fiqh Siyasah Dusturiyah, the importance of conducting deliberations on a problem or in making policies. There is a Shura Assembly as a form of deliberation and an open meeting with the
people to hear directly, opinions, developments, and evaluations of the leading period in the concept of Islamic legislation. Deliberations are conducted as a form of mutual benefit.