Analisis hukum pengupahan dalam ekonomi politik madzhab Iqtishaduna: Studi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INDONESIA:

Pengupahan di Indonesia, merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan memungkinkan menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara pemilik modal dengan tenaga kerja. Melalui teori ekonomi politik madzhab iqtishaduna, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut untuk membedah kebijakan hukum pengupahan di Indonesia. Dalam hal ini yaitu pemberian upah yang tidak mampu membuat tenaga kerja sejahtera.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis hukum pengupahan di Indonesia ditinjau dari ekonomi politik madzab iqtishaduna. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menganisa undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pengupahan di Indonesia, dalam pemberian upah tidak akan mampu membuat masyarakat menjadi sejahtera, khususnya kelas pekerja. Sebab dalam perwujudannya pemerintah menetapkan kebijakan melalui bentuk upah minimum, yang kemudian hanya disesuaikan dengan kebutuhan seorang lajang, bahkan dengan adanya bentuk kebijakan tersebut, justru terdapat bentuk ekploitasi terhadap tenaga kerja.

ENGLISH:

Wages in Indonesia are a very crucial issue in the field of labor and allow it to trigger disputes between capital owners and workers. Through iqtishaduna's political economy theory, the researcher wants to analyze further to dissect wage law policy in Indonesia. In this case the provision of wages that are not able to make the workforce prosperous.

The purpose of this study is to analyze the wage law in Indonesia in terms of the political economy of the madzab iqtishaduna. This study uses normative legal research with a normative juridical approach. Data collection is done by analyzing Law No. 13 of 2003 concerning employment, then analyzed through quantitative descriptive methods.

The results showed that the wage law in Indonesia, in terms of wages, would not be able to create a prosperous society, especially the working class. Because in its realization the government sets policies through the form of minimum wages, which are then only adjusted to the needs of one person, even with the existence of that form of policy, instead there is a form of labor exploitation.