Akad syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki

INDONESIA:

Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No.9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantranya adalah akad syirkah. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah milk dan syirkah uqud. Dalam syirkah ‘uqud terjadi perbedaan pendapat dalam ulama Maliki dan Hanafi.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, Apa perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ? Kedua, Bagaimana perbandingan akad syirkah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) ?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam akad syirkah. Sedangkan persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun dan sebagian akad syirkah. Kedua, dalam perbandingan unsur-unsur akad syirkah antara mazhab hanafi dan Maliki dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan syirkah tidak terlalu ketat pengaturannya sehingga banyak yang perbolehkan pada mazhab Hanafi diperbolehkan juga pada KHES.

ENGLISH:

The establishment of Act No. 3 year 2006 regarding the amendment of Act No. 9 1989 Religious Courts have brought significant changes to the status and the existence of the Religious Courts in Indonesia. Besides the authority that has been given in the field of Islamic Family Law, Religion Court also authorized settlement to the case in the field of Islamic economics. Position Compilation Economic Law Court of Sharia applies to PERMA No. 2 year 2008 on the Law Compilation of Islamic Economics. Judging from the discussion KHES, one contract growing and widely used in the community one of them is an shirkah agreement. Shirkah can be done in the form of shirkah milk and shirkah Uqud. In shirkah 'Uqud differences of opinion in the Maliki and Hanafi scholars.

Based on the background of research above, there are some problems that require intensive discussion. First, What are the comparative element in the shirkah contract between Hanafi and Maliki? Secondly, How shirkah contract comparison between Hanafi and Maliki in the Economist Sharia Law Compilation (KHES)?

To answer the above formulation of the problem, the chosen method is precise and accurate method. This study is a normative law or the literature research that examines the legal materials both in legislation and books and journals. The approach used is a law approach and the conceptual approach. Studies conducted in the dominant document data mining. The analysis is done by performing a variety of interpretations as contained in the science of law.

Based on the research method used above, obtained two findings of this study. First, the comparison element shirkah contract in Hanafi and Maliki that where there are differences in harmonious, the contract terms and a wide shirkah. While there are similarities in the sense, partly in harmony and partly shirkah contract. Second, in comparison elements syirkah contract between Hanafi and Maliki in the Economist Sharia Law Compilation (KHES), more inclined to the Hanafi because the Hanafi in syirkah provisions are not too tight arrangement so much that allowed the Hanafi is allowed also on the Economist Sharia Law Compilation (KHES).