Pandangan tokoh agama terhadap putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan ditinjau dari Mashlahah Mursalah: Studi di Kota Malang

ABSTRAK

Ketentuan terbaru tentang batas usia menikah adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam amarnya putusan tersebut mengatakan bahwa aturan batas usia menikah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terutama berkenaan dengan batas usia menikah bagi perempuan dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah sebelumnya gugatan terhadap pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 ditolak dalam putusan 30-74 PUU-XV/2014 dengan alasan hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang batas usia menikah, hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan perubahan terhadap aturan batas usia menikah dalam UU Perkawinan. Putusan ini tentu menimbulkan pro kontra pada masyarakat sehingga fokus kajian dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari Mashlahah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan subjek purposive sampling. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan skunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama terhadap putusan nomor 22/PUU-XV/2017 terdapat 2 kategori, yaitu setuju bersyarat dan setuju. Sedangkan ditinjau dari mashlahah mursalah, pendapat tokoh agama terbagi menjadi 2 kategori yaitu, putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 22/PU-XV/2017 mendasarkan pada mashlahah karena karena melihat kematangan fisik dan kematangan mental. Pendapat lainnya adalah putusan nomor 22/PU-XV/2017 tidak mencerminkan mashlahah, alasannya bahwa perkawinan usia 16 tahun telah menjadi adat dan perubahan akan menyebabkan permasalahan lainya seperti kasus dispensasi meningkat, kasus free sex dan pemalsuan data perkawinan meningkat. Berkaitan tentang analisis mashlahah mursalah, mayoritas tokoh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berada pada tingkatan mashlahah hajjiyat.

ABSTRACT

The latest provision on the age limit for marriage is the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017. In its ruling the ruling says that the age limit for marriage in article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 is contrary to article 27 of the 1945 Constitution and instructs lawmakers to make changes especially with respect to the age limit of marriage for women within a period of 3 year. After the lawsuit against article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 was rejected in the decision 30-74 PUU-XV / 2014 on the grounds that Islamic law did not clearly regulate the age limit of marriage, the Constitutional Court judge finally accepted the request for amendment to the rule of marriage age limit in the Act Marriage. This decision certainly raises the pros and cons of the community so the focus of the study in this study is the views of religious leaders about the decision No. 22/PUU-XV/2017 in terms of Mashlahah Mursalah.

This research uses an empirical juridical research type with a descriptivequalitative approach with a purposive sampling subject collection method. The data sources in this study include primary and primary data sources using data collection methods through interviews and documentation. While the author on processing methods use the method of editing, classification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that the opinions of religious leaders towards decision number 22/PUU-XV/2017 are of 2 categories, they are agree dan agree with terms . Whereas in terms of mashlahah mursalah, the opinion of religious leaders is divided into 2 categories they are, the decision of the Constitutional Court Number 22 / PU-XV / 2017 based on mashlahah because the physical and mental conditions of women today change, so that the physical and mental maturity of women changes and needs to be changed married age. Another opinion is that decision number 22/PU-XV/2017 does not reflect mashlahah, the reason is that 16-year-old marriages have become customary and changes will cause other problems such as cases of increased dispensation, cases of free sex and falsification of marital data. Based on mashlahah mursalah' analysis, majority of religious leaders of Malang argue that the decision number 22/PUU-XV/2017 has reflected the mashlahah but in the level of mashlahah hajjiyat.