Implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare Kabupaten Malang: Tinjauan akad qardh fiqh Syafi’iyah

INDONESIA:

Pada umumnya KUD merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui simpan pinjam/ utang-piutang ini, masyarakat bisa mengambil manfaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya. Sedangkan sesuatu itu tetap utuh keadaanya atau wujud sesuatu itu memang dapat (secara utuh) dikembalikan, seperti halnya yang terjadi pada KUD. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD Kalipare seperti halnya perjanjian hutang-piutang antara pihak KUD dan petani, terjadinya kredit macet yaitu, kreditur tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan target yang sudah di tentukan, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang? 2). Bagaimana implementasi perjanjian utang-piutang antara petani tebu dan KUD Kalipare kabupaten Malang ditinjauan dari akad qardh fiqh syafi’iyah?Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan: Pertama, para petani tebu menjadikan KUD sebagai alternatif untuk meminjam uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli benih tebu dan biaya perawatan, sedangkan untuk mengembaliannya terjadinya kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya pengembalian tersebut mengambil 600 kwintal/hektar produksi panen tebu yang di kirim ke pabrik gula. Dan masih adanya bunga yang harus di tanggung yaitu 9,25 % atau 15.000 perhektarnya dan dihitung satu tahun. Kedua, kelebihan pembayaran hutang-piutang boleh dilakukan dengan tidak dipersyaratkan sebelumnya, jika terjadi perjanjian sebelumnya maka hal tersebut termasuk transaksi riba. Ditinjau dari akah qardh fiqh syafi’iyah maka perjanjian ini hukumnya tidak boleh atau haram.

ENGLISH:

In general KUD is a business entity that promotes the development of social/society economy. Through savings and loans / debts and Creadits, the community could take advantage of something that is allowed to take its benefits. While its existance remains intact or its form can indeed (as a whole) be returned, as the case in the KUD. Many problems occured in KUD, Kalipare like the lending agreement between the cooperatives Village Unit and the farmers, bad credit was stuck, the lender cannot repay the loan in accordance with the targets that have been determined, and there are still many problems that occured in KUD.

This study serves several formulations of problems as follows: 1. How is the implementation of debt agreement between sugarcane farmers and KUD Kalipare, Malang? 2. How is the implementation of the debt and credit agreement between sugarcane farmers and KUD Kalipare, Malang seen from the perspective of Qardh Fiqh Syafi'iyah? The study includes empirical research. The method used in this study is Sociological Juridical Approach. While the data were in the forms of primary data and secondary data that were collected by interview and documentation in which then, the data was edited, checked and carefully arranged and organized in such a way that later be analyzed.

In this research, two conclusions were found: First, the sugar cane farmers made Cooperatives Village Unit (KUD) as an alternative to borrow money. The money is used to buy seed cane and maintenance costs, while to credit it, the agreement of both parties that the refund took 60.000 kilograms/hectare production of sugarcane crop that is sent to the sugar factory. And still their interest to be on the responsibility that is 9.25% or 15,000 per hectare and calculated one year. Second, the excess of debt payments may be made with no previous required, in case of previous agreements, including transactions then it is usury. Judging from akad qardh fiqh syafi'iyah then this agreement may not be legal or illegal.