Perlindungan hukum bagi peserta arisan haji dan umrah: Study kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

INDONESIA:

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu baik dari segi materi maupun fisik, beribadah haji hukumnya wajib. Mampu atau Istitha`ah merupakan salah satu syarat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk memenuhi keriteria tersebut, maka KBIH Al-Kautsar mengadakan praktek Arisan Haji dan Umrah, yang mana arisan haji dan umrah ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi kebawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Dalam pelaksaan Arisn haji ini para peserta mempunyai hak-hak dan keajibang yang harus dipenuhi baik yang sudah berangkat maupun yang belum brangkat. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para anggota arisan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan haji baik yang sudah berangkat maupun yang belum mendapatkan giliran.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil yang dikaitkan dengan variable-variable social yang lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dengan memakai metode interview (wawancara), dokumentasi dan observasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum, hak-hak, dan kewajiban para anggota di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat diungkapkan bahwa: (1) para anggota arisan haji sudah mendapatkan hak-hak yang sama untuk brangkat haji, dan kewajiban nya tetap melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH. (2) para anggota arisan haji sudah mendapatkan perlindungan hukum, karena selama pelaksanaan arisan haji tidak perna terjadi permasalahan hukum,maka perlindungan hukum yang sesuai yaitu perlindungan hukum secara preventif. dalam hal ini sudah ditentukan ahli waris yang menggantikan apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, selain itu jaminan kepercayan dan tolong menolong sesama anggota yang menjadi pedoman terpenting dalam melaksanakan kegiatan arisian, sehingga tidak perna muncul permasalan hukum.

ENGLISH:

For every Muslim who had been able in terms of both material and physical, haj was obligatory. When discussing the Hajj as the fifth pillars of Islam. Capable or Istitha`ah was one of the pilgrimage requirements. Therefore, to meet the criteria of, the KBIH Al-Kautsar held group practice of Haj and Umrah, which Hajj and Umrah were a means for the community which had low economy to realize the capable requirement to do Hajj. In the pilgrimage group realization, the participants had the rights and obligations that must be met either already left or not. The purpose of this thesis research was to determine how the rights and obligations of the members of the gathering and to determine how the law protection of members of the Hajj gathering either already left or not.

The method used in this research was empirical juridical or non-doctrinal, the law conceived as real institutions associated with other social variables. Sources of data used are primary data and secondary data, while the data collection methods used by using interview methods (interview), documentation and observation. Then descriptive data analysis aimed to describe a situation or facts that occurred in the field.

Based on the research that had been done, resulted a conclusion that law protection, rights and obligations of the members in Al-Kautsar KBIH Dempok Grogol Diwek Jombang can be disclosed that: (1) the members of the pilgrimage gathering had earned the equal rights for Haj, and dues to pay off the obligations until the end of the gathering and joined together to carry on the change of fee if there was a change ONH. (2) the Haj gathering members already received law protection, as long as the implementation of the Hajj gathering was no problems occurred the law, then the appropriate law protection that was preventive la protection. in this case the specified heirs who replaced if there was a problem in the future, in addition, the guarantee belief and helps other among members became the most important guideline in conducting social gathering, it will not became law problem