Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita

INDONESIA:

Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan).

Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. Kedua, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan.

ENGLISH:

Gender equality is the same position between men and women in access, participation, control, and benefits of the activities of life whether in the family, society, nation, or state. In PP. No. 10 In 1983 Jo. PP. No. 45 Article 4 of the 1990 gender bias, as in paragraph (2) contains the Women PNS are not allowed to be the second, third, fourth. Whereas in Article 4 paragraph (1) PNS man will have more than one wife, must obtain prior permission from his.

The problems discussed in this study is the view of legal experts in Malang on the principle of gender equality in the PP. No.. 1983 10 Jo. PP. No. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants to be the second, third, fourth wife, and the view of legal experts in Malang the implications of the PP. No.. 10 In 1983 Jo. PP. No.. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants.

The type of research are empirical legal research. And data was collected through interviews and documentation. The methods of data analysis in this study use descriptive analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the view of legal experts, and this study focuses Equilibrium theory analysis (balance).

Based on the survey analysis, the result of the research of view of legal experts in Malang are first, approve Article 4 paragraph (2) because it doesn’t contrary to religious teachings. Secondly, do not agree with article 4, paragraph (2), because subsection (2) still a gender bias, so that equality and fairness in the PP has not exist, Men between the permissibility of a civil servant with the banning polygamy Women civil servants. Second, the implication of PP there are two opinions. First, by obeying the rules of the stretcher, the more strengthen the dignity of his position as a civil servant woman. Second, the lack of clarity in the formulation contained in the PP causing a civil servant woman allows to have sex without marriage, women appear savings, and marriages under the hand. So that the conditional polygamy, then how it is much more humane and moral than to forbid it. But when polygamy cause damage then it should be abandoned.