Analisis maslahah dan mafsadah terhadap ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

INDONESIA:

Penelitian ini didasari oleh fenomena perzinahan yang semakin memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut “didukung” oleh ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam memberi legitimasi terhadap anak hasil kawin hamil atau anak hasil perzinahan. Mengingat fenomena perzinahan yang semakin parah, filosofi diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI yang bertujuan menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seks pranikah yang sudah kehilangan relevansinya, dan juga putusan MK tentang perlindungan hak perdata bagi anak luar nikah. Maka penulis akan menyebutkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis mashlahah dan mafsadah ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan untuk zaman sekarang?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori ketentuan kawin hamil dalam KHI sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang konkret. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang mashlahah dan mafsadah diberlakukannya ketentuan kawin hamil yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan “fasilitas” terhadap pelaku perzinahan. Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil perzinahan mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah menurut KHI. Oleh karenanya para pelaku zina merasa tidak ada masalah hukum dengan perbuatan mereka, begitu juga dengan anak yang dilahirkan kelak akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari sini timbul suatu mafsadah melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah. Melalui ketentuan kawin hamil dalam KHI para pelaku zina mendapatkan kedudukan atau status hukum yang sama. Mashlahah dari ketentuan KHI tersebut adalah untuk menyelamatkan masa depan anak hasil kawin hamil sehingga memiliki status hukum anak sah beserta hak-haknya sebagai anak sah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terhadap praktisi dan pemerhati KHI disarankan, bahwa sudah saatnya perlu diupayakan rekonsepsi ketentuan kawin hamil baik dengan cara mewawancara kembali kepada ulama’ seperti sejarah pembentukan KHI atau yang lainnya untuk kembali kepada pendapat ulama’ fikih yang lebih memperhatikan perzinahan dan hal-hal yang berkaitannya dengannya.

ENGLISH:

This study is based on an increasingly phenomenon of adultery. More concern about this phenomenon, because it is supported by the provision of a pregnant married in compilation of Islamic law, this is due to the Compilation of Islamic Law to give legitimacy to the child of a pregnant mate or child of adultery. Remembering the worsening phenomenon of adultery, the philosophy of the application of a pregnant married in KHI is to aim to save the child's future from premarital sex that has lost its relevance, and also the decision of the constitution court on the protection of civil rights for illegitimate children. So the author will mention formulation of the problem as follows: (1) how mashlahah and mafsadah analysis in mating pregnant provisions in the Compilation of Islamic Law? (2) How relevant provisions pregnant mate for today?

In this study, the authors used the descriptive analytical method, which describes and explains the application of theory in KHI provisions pregnant mate that can produce concrete understanding. It is used the deductive mindset, which put forward the theory of a general nature in this case is the provision mating pregnant, then pulled on the more specific issues about the Mashlahah and Mafsadah so the obtaining of the implementation of the provisions pregnant mate is in KHI.

The study concluded that the application of the provisions of mating pregnant in article 53 in the KHI can provide "facilities" to the doer of adultery. The facility is used by the perpetrator, to the child of adultery for getting the legal implications and the same quality as the child of a valid marriage according to KHI. Therefore the adultery has no law problem with their actions, as well as children who are born in the future will have the same legal status to children born as a result of a legal marriage. From this arises, Mafsadah legitimize adultery, because one of the purposes of marriage is procreation legitimate. Through the provisions of mating pregnant in KHI, the doer of adultery gets the same legitimate or status. Mashlahah of the KHI provision is to save the future of the child of a pregnant mate so they will have valid and legal status of children and their rights as legitimate children. In line with these conclusions, to the practitioners and observers of KHI is suggested, that it is the time to do re-concept the provisions of pregnant mate either by interviewing back to the scholars 'such as the history of the formation of KHI or others to return to the opinions of scholars of Fiqh that is more concerned with adultery and something that matters with it.