Asuransi jiwa perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Studi tentang karakteristik dan metode ijtihad

INDONESIA:

Saat ini praktik asuransi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perusahaan asuransi mengalami perkembangan yang significant, baik perusahaan asuransi konvensional manupun perusahaan asuransi syariah. Banyak ummat muslim Indonesia yang menggunakan produk – produk asuransi baik produk asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Dalam hal ini termasuk produk Asuransi Jiwa. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka perlu adanya suatu kejelasan tentang hukum kehalalan atau kebolehan dalam menggunakan produk asuransi jiwa tersebut, atas dasar inilah penulis mengangkat penulisan ini dengan judul” Perbandingan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa”

Dalam penulisan ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana karakteristik ijtihad Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa? 2) Bagaimana Metode penetapan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) tentang Asuransi Jiwa?

Penulisan ini tergolong kedalam jenis penulisan normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual,yaitu dengan membandingkan konsep penetapan fatwa LBM-NU dan DSN-MUI tentang Asuransi Jiwa, Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang di peroleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa ada persamaan karakter ijtihad yang digunakan oleh LBM-NU dan DSN-MUI yaitu dengan melakukan ijtihad jama’i atau ijtihad kolektif, kemudian untuk menetapkan fatwa tentang Asuransi jiwa, LBM-NU menggunakan metode Qauly sedangkan DSN-MUI merujuk pada dalil nash baik al-Qur’an maupun Hadits dan qawa’idul fiqhiyyah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam hal ini LBM-NU mengharamkan asuransi jiwa namun kemudian terdapat perubahan seiring dengan perubahan zaman LBM-NU membolehkan asuransi jiwa dengan beberapa syarat yang ketat, adapun DSN-MUI memperbolehkan asuransi jiwa dengan menetapkan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/ X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

ENGLISH:

Recently, assurance practice is inseparable from social and economic life. Both conventional and shariah assurance company develops significantly. Many Indonesians use assurance product either conventional or shariah, including life assurance. Because most Indonesians are Muslims, it is needed to clarify the law that permits the use of life assurance. From the case above, the researcher conducted this study by title: “Comparative study of life assurance in fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) and Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI )”.

In this study, the problems are: 1) How is the characteristic of ijtihad in LBM-NU and DSN-MUI about life assurance? 2) How is the method of determining fatwa in LBM-NU and DSN-MUI about life assurance?

This study is normative research. The approach used is comparative and conceptual, that is by comparing the concept of determining fatwa in LBM-NU and DSN-MUI about Life Assurance. The data used is the secondary data, e.g. the data obtained from written information or document. Data collecting method used is library research.

The result indicates that the characteristic of ijtihad used by LBM-NU and DSN-MUI is similar, that is by using ijtihad jama’i or collective ijtihad. To determine fatwa about life Assurance, LBM-NU uses Qauly method, while DSN- MUI refers either to the holy Qur’an, Hadith, or to qawa’idul fiqhiyyah by considering the significance for all party. In this case, LBM-NU forbids life assurance. However, as time passes, LBM-NU permits it under some tight prerequisites. In the same way, DSN-MUI allows life assurance by establishing fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/ X/2001 about general guidance of shariah assurance.