Penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalan choice of forum

INDONESIA:

Penelitian ini berawal dari relaita yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia dimana telah tejadi dualisme kewenangan mengadili antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini (dualisme kewenangan mengadili) disebabkan karena munculnya Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang memberikan kemungkinan bagi peradilan negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah selain peradilan agama.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik penulis dalam masalah ini dengan memunculkan pertanyaan dasar (basic question) apakah asas personalitas keislaman yang termakstub dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 secara tidak kontradiksi dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang menganut asas pacta sunt servanda. Atas terjawabnya pertanyaan dasar tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan titik temu atau hubungan asas personalitas keislaman dengan asas pacta sunt servanda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan empat pendektan yakni statute approach, conseptual approach, case approach dan comparative approach.

Dan, setelah melakukan penelitian kajian litelatur maka penulis hasilkan bahwa asas personalitas keislaman yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sama sekali tidak bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam hal opsi yang diberikan oleh undang-undang untuk memilih peradilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yang dimaksud undang-undang dalam hal ini adalah forumnya saja yakni opsi untuk memilih dari segi formilnya bukan dari segi meteriil (hukum/ law). Dimanapun sengketa perbankan syariah selama forum itu disebutkan dalam penjelasas pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 maka putusan yang dihasilkan tetap sah dengan catatan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan adalah hukum islam bukan yang lain. Penggunaan hukum islam dalam hal ini adalah wajib dan imparetif karena merupakan unsur yang paling dasar pada asas personalitas keislaman. Lagi pula pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga mewajibkan penggunaaan hukum islam dalam penyelesaian sengeketa perbankan syariah.

Atas hasil tersebut penulis menyarankan kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majlis hakim pemerikasa permohonan judicial review Undang-Undang No. 21 tahun 2008 untuk sudi kiranya mencantumkan apa-apa yang telah penulis hasilkan pada penelitian ini dalam konsideran putusan permohonan judicial review Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dan juga bagi DPR RI selaku legislator permohonan judicial review Undang-Undang No. 21 tahun 2008 untuk mencoba untuk mereview ulang (legislative review) undang-undang ini baik dari segi ketegasan bahasa atau yang lain sehingga nanti di kemudian hari tidak lagi terjadi permasalahan.