Bentuk perjanjian penggalangan dana online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

INDONESIA:

Penggalangan dana berupa sumbangan biasanya dilakukan dengan cara memberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi pada masa sekarang dengan adanya perkembangan teknologi. Penggalangan dana dilakukan secara online dengan mudah dan kapan saja dengan mengguanakan koneksi inernet.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perjanjian penggalangan dana online dilihat dari prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggalangan dana online yang digunakan perjanjiannya yaitu penggalangan dana online Kitabisa.com,YukBantu.com, dan sharring happiness.metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis normatif.

Hasil penelitian ini yaitu sudah terpenuhi Lima asas yang ada di dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik asas kepastian hukum dapat dilihat dari peraturan menteri sosial No.22 tahun 2015 tentang standar operasional pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang secara online.Asas yang kedua yaitu asas kehati-hatian,Asas iktikad baik, Asas kebebasan untuk memilih Teknologi diwujudkan dalam syarat dan ketentuan yang ada di dalam penggalangan dana online dari ketiga platform galang dana tersebut. Asas yang terakhir beupa asas manfaat yang mana dari ketiga penggalangan dana online ini bermanfaat kepada orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena setiap orang bisa melakukan penggalangan dana untuk membantu sesama.
Untuk perjanjian penggalangan dana online kitabisa.com, YukBnatu.com dan Sharing Happiness menurut KHES sudah sesuai karena sudah mencangkup 4 rukun yang terdapat dalam KHES yaitu pihak yang berakad sudah cakap hukum, objek akad nya berupa jasa penggalangan dana online, tujuan pokoknya berupa keamanan dan tanggung jawab, yang terakhir kesepakatan antara galang dana dan platformnya sudah terpenuhi.

ENGLISH:

Fundraising in the form of donations usually done by giving directly to people in need, but in the present time, with the development of technology, fundraising can be done online easily and anytime using an internet connection.

The purpose of this study is to determine the online fundraising agreement seen from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law and Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No.11 of 2008 about Electronic Information and Transactions. The online fundraising agreement used is online fundraising from Kitabisa.com, YukBantu.com, and sharing happiness. The research method used was normative juridical.

The results of this study are that the five principles in information Law and electronic transactions have been fulfilled. The Principle of Legal Certainty can be seen from the Minister of Social Affairs Regulation No.22 of 2015 about the operational standards of the free lottery license service with prizes and the collection of money and goods online. The second is The Principle of prudence, The Principle of good faith, The Principle of freedom to choose technology is manifested in the terms and conditions that exist in the online fundraising of the three fundraising platforms. The last Principle is in the form of a benefit principle, which of the three online fundraisers is beneficial to others and can improve welfare because everyone can raise funds to help others.

For the online fundraising agreement Kitabisa.com, YukBantu.com, and Sharing Happiness according to KHES are appropriate because they cover the four pillars contained in KHES, namely parties who are legally competent, the object of the contract is online fundraising services, the main objective is security and responsibility, and the agreement between the fundraiser and the platform has been fulfilled.