Hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i perspektif hak asasi manusia

INDONESIA:

Ada perbedaan konsep hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i antara ahli fiqih dengan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kitab “Bidayatul Mujtahid” karangan Ibnu Rusyd dikatakan bahwa kaum muslim telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk isteri pada talak raj’i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri. Sedangkan di dalam KHI pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti yaitu bagaimana bisa terjadi perubahan hak seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i yang semula tidak mempunyai hak untuk menolak menjadi berhak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya tersebut. Peneliti mencoba menganalisis hak mantan isteri dalam masa iddah talak raj’i ini perspektif Hak Asasi Manusia (Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50).

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang bertujuan untuk menganalisis teks dari buku dan pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan atau dapat dikaitkan dengan permasalahan hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i. Selanjutnya dalam menganalisis digunakan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan produk fiqih dengan produk KHI dalam masalah hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i serta relevansinya dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i mempunyai hak untuk menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya dikarenakan dalam sebuah perkawinan kedudukan seorang suami dan isteri adalah seimbang, yaitu sama-sama mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Perubahan konsep penolakan rujuk oleh isteri yang sedang dalam masa iddah talak raj’i tersebut didasarkan atas tidak adanya niat ishlah dari mantan suami dalam melakukan rujuk. Apabila kehendak rujuk yang dilakukan oleh suami didasarkan atas niat ishlah, maka isteri tidak boleh menolaknya. Hal ini relevan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50 yang menyebutkan bahwa seorang wanita dewasa atau telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian sesungguhnya hukum Islam melindungi hak-hak seorang wanita.

ENGLISH:

There are differences in the concept of the wife refused to refer the prescribed period raj'i divorces among jurists with Compilation of Islamic Law. In the book "Bidayatul Mujtahid" by Ibn Rusyd said that the Muslims have agreed that the husband has the right to refer to the wife during the divorce raj'i still within prescribed period without considering the approval of the wife. While in the KHI Article 164 was explained that a woman in a prescribed period of divorce raj'i entitled to object to the will of reconciliation from her ex-husband. It is very interesting to study is how can a change a woman's rights in divorce prescribed period raj'i previously not have the right to refuse to be entitled to reject the reconciliation is performed by the ex-husband. Researchers attempted to analyze the rights of ex-wife in divorce raj'i prescribed period is the perspective of Human Rights (Law No.39 of 1999 on Human Rights Women's Rights Section Nine On Article 50).

The study in this thesis is a normative legal research using the approach of Law (Statute approach) which aims to analyze the texts of books and articles in the law which relates or may be associated with rights issues refer to the wife refuses divorce raj'i prescribed period. Further analysis techniques used in analyzing the comparative jurisprudence is to compare products with products KHI in reference with the rights of the wife refused to divorce raj'i the prescribed period and its relevance to the Act No.39 Year 1999 on Human Rights Women's Rights Section Nine On Article 50.

The study mentions that a woman in a divorce raj'i prescribed period has the right to reject the will of reconciliation from her ex-husband in a marriage because the position of a husband and wife are equal, ie both have the right to take legal actions. Changes refer to the concept of rejection by the wife who is in the prescribed period raj'i divorce was based on the absence of ex-husband ishlah intention of doing reconciliation. If the will of reconciliation made by the husband based on the intention ishlah, then the wife should not reject it. It is relevant to the Act No.39 Year 1999 on Human Rights On Women's Rights Section Nine of Article 50 which states that an adult or a married woman has the right to take legal actions. Thus the true Islamic law protects the rights of a woman.