Kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem Bali, ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

ABSTRACT

Many restaurant in Bali have increased a long with the times and it is a business opportunity for business actors in the culinary field. It makes the competitiveness of bussines actors is getting higher. Therefure, the government has issued a regulation that all products in Indonesia are requied to be halal certified. This is in line with the legislation of the law numbers 33 years 2014 on Halal Products Guarantee and it is one of the way that government protect the consumers.This study findt out the implementation of halalcertificates for bussines actors on muslim restaurants. Based on the law number 33years 2014 on halal product guarantee which occurred in Karangasem Bali. There are two points, they are 1). How is theeffect of implementation of halal certificates on muslim restaurants. 2). Is it suitable or not the content of halal certificate with the law numbers 33 years 2014 on halal product guarantee? This reaserch is an empirical juridicial (field reaserc).The result of the research showed that the business actors of information / knowledge about certification and constrained halal certification cost. The lack of legal awareness regarding the obligation of halal certificates of their businessthere are four factors that effect consumers buying interest on muslim restaurant is Karangase, Bali

ABSTRAK

Keanekaragaman tempat makan atau kuliner di Bali kini telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menjadikan peluang usaha bagi para pelaku usaha dalam bidang kuliner. Hal ini membuat daya saing pelaku usaha semakin tinggi, oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa segala macam produk yang beredar di Indonesia berkewajiban untuk bersertifikat halal, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengacu kepada Hukum Perlindungan Konsumen. Peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi secara hukum parapelaku usaha dan para konsumen. Penulis melakukan penelitian terhadap Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumenyang terjadi di Kecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem dengan 2 rumusan masalah, yaitu 1).Apa sajakah hambatan penerapan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali 2). Bagaimana upaya pemerintah Kota Karangasem terhadap Pemberlakuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ?Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hambatan dan kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Bali di sebabkan dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari pelaku usaha sendiri dan faktor internal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karangasem.