Politik hukum asuransi syariah di Indonesia

INDONESIA:

Kesadaran masyarakat akan pentingnya meminimalisir resiko mengarah kepada tindakan preventif untuk menanggulanginya. Tindakan preventif tersebut diwujudkan dengan adanya pendirian asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non bank. Hadirnya asuransi syariah tidak dapat terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembuatan peraturan perundang- undangan asuransi syariah tersebut tidak dapat terlepas dari adanya politik hukum. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui landasan diregulasikannya peraturan yang terkait dengan asuransi syariah dan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa landasan aturan asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana pembentukan peraturan perudang-undangan asuransi syariah. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan aturan asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana pembentukan peraturan perudang-undangan asuransi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan asuransi syariah serta bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi yang memuat asuransi syariah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala teknis dan non- teknis. Kendala teknis tersebut dipengaruhi oleh waktu yang sempit sedangkan non-teknis dipengaruhi oleh sulitnya penyatuan persepsi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangannya meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, asas-asas yang termuat dalam materi peraturan perundang-undangan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah. Sedangkan landasan idiil yaitu pancasila, landasan konstitusional yaitu pasal 33 UUD 1945 dan landasan operasional yaitu UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan PMK Nomor 227/PMK.010/2012.

ENGLISH:

Public awareness of the importance of minimizing the risk get into preventive action to mitigate it. Preventive action is realized by the establishment of insurance as a non-bank financial institutions. The existence of takâful cannot be separated from the existence of laws and regulations that rules it. Rule making of takâful cannot be separated from legal policy. Therefore, this study is needed to determine the basic that regulation has been regulated related in takâful and regulations related with it.

The problems of study are why the basic of takâful is still using in regulation form of ministry of finance and how is the rule making in takâful. And the aim of this study is to know the reason of regulation in takâful that still using ministry of finance regulation and how was the rule making of takâful.

This research is a juridical normative with conceptual approach and legislation rule. And the matter of study includes primary legal matter, secondary and tertiary. Primary legal matter derived from legislation related to Takaful, and secondary legal matter obtained from books related to takâful and tertiary material obtained from law dictionaries and encyclopedias that contains takâful.
From this study it can be concluded that the technical problem and non- technical cause this problem. Technical problem is influenced by limited time and non-technical is influenced by the difficulty of agreement between the government and the House of Representatives (DPR). While the formation of legislation in takâful includes the principles of formation of national legislation, the principles in matter of legislation, and procedure of the establishment of legislation. And idiil base is Pancasila, Constitutional base is Law Republic of Indonesia Number 33 of 1945 and operational base is Act 2 of 1992 on Concerning Insurance Undertakings and regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 227/PMK.010/2012.