Kerja sama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

INDONESIA:

Tuban memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal yang berkaitan dengan pertanian diantaranya adalah muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah. Bagi hasil pada akad muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah sesuai kesepakatan bersama dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan buah siwalan tersebut. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah dalam aktivitas pertanian. Terutama pada masyarakat pedesaan, termasuk juga masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Desa Manunggal bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Untuk itu perlu dilakukan penelitian sehingga dapat menjawab keraguan berkaitan dengan muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktek muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di Desa Manunggal adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada orang lain untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut. Pembagian hasil pertanian, para petani bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu ada1:3 bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap. Ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta adapula yang 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap begitu juga sebaliknya menurut kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap.

ENGLISH:

Tuban has wide agricultural regions. It makes most of the inhabitants become farmers. In the Perspective of Islamic Economic Law Compilation (KHES), some matters related to agriculture are muzara'ah, musaqah, and mukhabarah. The sharing profit on muzara'ah, musaqah, and mukhabarah contracts based on the mutual agreement can be interpreted as a system of land management agreement with a part of the yield earned from the management of the siwalan fruit as the wage. Indirectly, there are many people who have applied muzara'ah, musaqah and mukhabarah contracts in agricultural activities especially in rural communities, including the community in the Manunggal village Semanding Sub-district Tuban Regency. The half sharing profit in agricultural field in the Manunggal village are varied, getting a half of the profit, a third, or even lower. In fact, sometimes it tends to harm the tenants or farmers. Therefore, it is necessary to do some researches to answer the doubt related to muzara'ah, musaqah and mukhabarah .

The method used in this research is empirical research. The data are primary and secondary data which are obtained frominterviews and documentation methods. This study uses a descriptive data analysis method so that this research aims to describe the practice of muzara'ah, musaqah and mukhabarah.

The research results show that the main factor behind the practice of sharing profit in Manunggal village is the wide vacant farmland which has not been used by the land owner. Another reason is the land owners are not able to cultivate the land by themselves because of their own business. Therefore, most land owners order other people to cultivate the vacant land. For the sharing of harvest result, farmers agree on the amount of a distribution that is 1 : 3 which means one is for landowners and 3 is for tenants. There are also some farmers who apply the division of 1/2 : 1/2 as well as those that are 2/3 is for the land owner, 1/3 for tenants and vice versa according to the agreement that has been determined by the land owners and tenants.