Pandangan aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU VIII/2010 tentang status anak luar kawin

INDONESIA :

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUUVIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin. Putusan tersebut sebagai jawaban atas uji materi UU No. 1 tahun 1974 yang diajukan oleh Machicha Mochtar ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak kandungnya, yang dilahirkan dari perkawinan secara sirri dengan Moerdiono tanpa dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang ada. Dari putusan tersebut, timbulah banyak pendapat dari berbagai kalangan masyarakat tentang Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.Banyak opini yang berkembang, baik itu dari kalangan akademisi, peneliti, aktivis, mahasiswa, hakim, dan juga masyarakat pada umumnya.Dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk meneliti respon aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, Pengaruh yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di masyarakat, serta keefektivan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bila di jalankan di masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif.Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya.Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini adalah aktivis perempuan dan anak memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda, yaitu sangat paham, paham, dan tidak paham.Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dari masing-masing aktivis.Pendapat aktivis tentang putusan tersebut, setuju dan tidak setuju.Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan fokus dalam penanganan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi tempat aktivis perempuan dan anak tersebut bekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut aktivis perempuan dan anak belum bisa efektif dilaksanakan di masyarakat, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, khususnya kepada para aktivis perempuan dan anak.

ENGLISH :

Constitutional Court created decision No. 46/PUU-VIII/2010 related to legal status for illegitimate children in 2010. The decision as the answer of material test UU No. 1, 1974 that have did by Machicha Mochtar to Constitutional Court to get confession about legal status for her child who was born of the sirri(illegitimate) marriage with Moerdiono without license that appropriate with legal requirement. The decision make many opinions from various society about the decision that created by Constitutional Court. Many opinions appear from civitas academica, researchers, activists, student universities, judges, and common people. It makes the writer interest to analyze women and child activist’s response toward Constitutional Court’s decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the status of children born outside marriage.

Some of it is the goal of this research is to know understanding and opinion of women and children activists about Constitutional Court’s Decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the Status of Illegitimate Children, Influences that appeared by the Constitutional Court’s Decision in society, and the affectivity of the Constitutional Court’s Decision when applied in society.

This research is empirical research that obtain the data that is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data which is supported by several secondary data that will be analyzed with the data of research result. In acquisitioning data, researcher did three ways; that are through observation, interview and documentation.

The findings of this research is women and children activists have different understanding level , that are very understand, understand and not understand. It caused by the difference of every activist’s education background. Activist's opinion about the decision divided two; agree and disagree. The opinion difference caused focus difference in handling women and children that established by institution where women and children activists working. The last, the Constitutional Court’s Decision according to women and children activist not effective yet applied in society because society’s knowledge less about law and there is no socialization and education concerning Constitutional Court’s Decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the status of illegitimate children to society, especially to women and children activists.