Pandangan hakim terhadap kedudukan maqashid al-syari'ah dalam upaya rechtsvinding di Pengadilan Agama Kab. Malang

INDONESIA:

Sebuah Undang-undang tidaklah mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tuntas. Bahkan, adakalanya aturan hukum itu tidak lengkap dan tidak jelas. Meskipun demikian hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan peraturannya tidak lengkap atau tidak jelas atau bahkan tidak ada aturannya. Hukum Islam maupun hukum positif mengakui tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang sempurna. Keterbatasan Undang-undang itu tidak bisa mengatur seluruh kegiatan manusia sehingga hakim diharuskan melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penemuan hukum dalam Islam disebut ijtihad, ijtihad bisa dilakukan ketika mujtahid memahami maqâshid al-syarî’ah, sebagai tujuan ditetapkannya hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan hakim dalam penemuan hukum, mengetahui kedudukan maqâshid al-syarî’ah dalam penemuan hukum serta penerapannya dalam putusan hakim.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis data hasil penelitiannya. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap akhir hasil penelitian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan hakim PA kab. Malang dalam penemuan hukum adalah interpretasi dan kontruksi hukum. Kedudukan maqâshid al-syarî’ah dalam penemuan hukum sebagai pertimbangan ketika tidak ditemui aturan hukum yang pasti dan sebagai metode untuk memahami tujuan dibentuknya hukum. Penerapan penemuan hukum yang menggunakan maqâshid al-syarî’ah sebagai pertimbangan terdapat pada putusan hakim tentang dispensasi kawin, dengan menggunakan maqâshid al-syarî’ah sebagai pertimbangannya, penerapan maqâshid al-syarî’ah sebagai metode untuk memahami tujuan dibentuknya hukum terdapat dalam perkara hak asuh anak, hakim menggunakan maqâshid al-syarî’ah untuk memahami tujuan teks hukumnya dan perkara asal usul anak hakim menggunakan maqâshid al-syarî’ah sebagai tujuan memutuskan perkara dengan pertimbangannya.

ENGLISH:

A law is impossible to regulate all aspects of human life completely. Even sometimes rule of law is incomplete and unclear. However, the judge is forbidden to reject a case by reason the rule is incomplete, unclear or even no rule. Islamic law and positive law recognizes that there is not perfect rule of law. The limited law can not regulate all human activities so the judge is required to perform rechtvinding to resolving a case. Rechtvinding in Islamic law is called ijtihad, ijtihad can be done when mujtahid understands maqâshid al-syariah as the purpose of enactment of the law. The purpose of this research is to determine the method that used by judge in rechtvinding, position of maqâshid al-syariah in rechtvinding, and its application in judge’s decision.

This research is empirical study, data in this research is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data, which supported by several secondary data and analyzed by the data for this research. The data is collected by interview and documentary. While the descriptive data analysis to describe a situation or phenomena that occur in the field. At the final stage of the research, it concluded according with formulation of the problem.

Research finding are the method that used by religious court of district Malang judge in rechtvinding are interpretation and law construction. The maqâshid al-syariah position in rechtvinding as consideration when there is not certain legal rule and understand the purpose of enactment of law. The application of rechtvinding that uses maqâshid al-syariah as consideration is in the judge's decision on marriage dispensation, by using maqâshid al-syariah as a consideration. In the child custody case, the judge uses maqâshid al-syariah to understand the purpose of the legal text. In the origin of children case, the judge uses maqâshid al-syariah as a destination to decide cases with judge’s discretion.