Perjanjian tanggung renteng dalam simpan pinjam dana hibah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah

INDONESIA:

Dana hibah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerinta daerah yang digunakan untuk sarana dan prasarana serta digunakan untuk pengembangun ekonomi masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif. Dana hibah tersebut diperuntukkan untuk masyarakat sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masyarak mempunyai kewajiban untuk pelestarian pengembangan dana hibah PNPM-MPd. Bentuk dari pelestarian pengembangan dana hibah tersebut menggunkan sistem tanggung renteng.

Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu hak dan kewajiban peminjam, tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian tanggung renteng, dan dana hibah dalam simpan pinjam dana hibah PNPM-MPd di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan praktek perjanjian tanggung renteng dalam simpan pinjam dana hibah PNPM-MPd di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, peminjam berhak untuk dibayarkan kewajibanya oleh ketua kelompok apabila dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan kewajibannya adalah mereka mengumpulkan uang kepada ketua kelompok sebesar 10% dari total pinjamann yang akan masing-masing mereka terima sebagai dana tanggung renteng. Kedua, sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah perjanjian tanggung renteng tersebut dapat dikategorikan dalam akad kafalah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, serta termasuk dalam perjanjian utang bersama dan terdapat suatu syarat yang menjadikan kewajiaban peminjam menjadi bebas maka perjanjian tersebut menjadi akad hawalah/pemindahan utang. Ketiga, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang termasuk akad hibah adalah pemberian dana bantuan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (kecamatan), sedangkan pemberian dana bantuan oleh pemerintah daerah (kecamatan) kepada kelompok adalah dalam bentuk pemberian pinjaman yang yang wajib dikembalikan.

ENGLISH:

The grant is fund provided by the central government for local government. It is used for infrastructure and community economic development, especially for low income comunities. The grant is intended for all comunities so that they have the right to use it based on the existing regulation. They have an obligation to maintain PNPM- MPd grant development by using the joint and saveral liability system.

This study has three problems, namely: the rights and obligations of the borrower, the perspective of Compilation of Islamic Economics Law on tanggung renteng agreements and grant in the PNPM-MPd saving and loan grant in Panceng Subdistrict Gresik Regency. This study employs a qualitative descriptive approach. The collected data consists of primary data and secondary data. The primary data is collected by using interviews and documentation. The data is edited, checked, organized and arranged, then analyzed descriptively. It describe the practice of tanggung renteng agreement in the PNPM-MPd saving and loan grant in Panceng Subdistrict Gresik Regency.

This study has three conclusions. First, when a debtor fails to fulfill the obligation to pay 10% of the debt, the group should pay the debt as the consequence. Secondly, based on the Compilation of Islamic Economics Law, tanggung renteng agreement can be categorized as a Kafalah contract since the pillars and the conditions are fulfilled. It is also and categorized as a debt agreement and there is a condition that frees the debtor, so that the agreement becomes Hawalah/transfer of debt agreement. Third, in accordance with the Compilation of Islamic Economics Law, grant by the central government to local government (district) is considered as a grant, whereas the fund by local governments (districts) are the group is considered as loan that must be returned.