Analisis penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada BUMN sebagai pemungutan dan tidak sebagai pemungutan pajak pertambahan nilai: Studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

INDONESIA:

BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

ENGLISH:

On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector.

This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector.

From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5.