Perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan pembiayaan ijarah di PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi ijarah dengan PSAK 107. Menganalisis pembiayaan ijarah dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan wawancara pada pihak Pegadaian Syariah Kauman Malang atau tertulis yang berupa data kemudian dianalisis dan membandingkan antara keadaan nyata yang terjadi dilapangan kedalam tulisan dengan kesesuaian PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus. Kemudian biaya ijarah yang diterapkan oleh PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN- MUI/III/2002 dimana besar biaya ijarah tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman. Hal ini disebabkan PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dalam penentuan biaya ijarah berdasarkan dengan penggolongan marhun bih dengan pemberian diskon ijarah pada nasabah yang pinjamannya dibawah nilai taksiran pinjaman maksimum, dimana biaya ijarah akan berbeda jika pinjaman dibawah maksimun meskipun dengan taksiran barang yang sama, adapun dengan adanya pemberian diskon ijarah pada nasabah tidak melanggar norma-norma atau hukum Islam.

ENGLISH:

This study aims to determine the accounting treatment and Ijarah financing at PT. Pegadaian Syariah Kauman, Malang. It analyzes the suitability of the accounting treatment under PSAK 107 and Ijarah financing under the Fatwa of National Shariah Board No. 25 / DSN-MUI / III / 2002.

The research employs a descriptive qualitative method using interview. The researcher analyzes the data and compares the reality in the field with PSAK 107 and the Fatwa of National Sharia Board.

The result of this study reveals that the accounting treatment related to the recognition and the measurement conducted by PT. Unit Pegadaian Syariah, Kauman, Malang is in accordance to PSAK 107. However, related to the presentation and disclosure, the institution has not reported a financial statement in particular. Then Ijarah financing fee adopted is not in accordance with the Fatwa of National Sharia Board No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 in which the fee of Ijarah is not determined by the size of the loan. In determining the ijarah fee, PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman applies marhun bih classification by giving ijarah discount to customers whose loan is below the estimated maximum. Consequently, the ijarah fee will be smaller. However, the fee discount for the customers do not violate Islamic norms or law.