Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi nasabah dalam asuransi pendidikan Syariah: Studi kasus di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo

INDONESIA:

Pihak nasabah menganggap mudah permasalahan wanprestasi kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo tidak memberikan sanksi yang memberatkan, Di samping itu penyelesaian yang mudah jika nasabah memulihkan atau membayar premi maka premi sudah bisa seperti keadaan semula sehingga nasabah meremehkan dan nasabah juga tidak menepati perjanjian yang telah dibuat dengan Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

Penelitian ini, terdapat permasalahan yang pertama Bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo? kedua Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?. Penelitian ini tergolong penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Tinjauan yuridis menurut Pasal 1266 KUH perdata menjelaskan jangka waktu dari pihak yang melalaikan perjanjian tersebut selama satu bulan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang termuat dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1243 dan 1249 KUH perdata menguraikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Bumiputera Cabang Syariah memberikan sanksi berupa diturunkannya nilai tunai dalam arti ujrah, sedangkan penyelesaiannya dengan cara yang sesuai dengan isi polis Asuransi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah pasal 11 ayat 2 dengan yang ada dalam peraturan Polis Asuransi Syariah pasal 25 tentang penyelesaian perselisihan yang berisikan Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

ENGLISH:

Customers often take for granted a default matter since Sharia Branch of Bumiputera Sidoarjo only gives a light penalty to them. Moreover, a simple settlement in reinstating their premium makes them underestimate the institution and neglect their agreement with Sharia Branch of Bumiputera Sidoarjo

The research problems of the study are: a. How is the juridical perspective on customer default of sharia education insurance in Sharia Branch of Bumiputera Sidoarjo? b. How is the process of settlement for default customer in Sharia Branch of Bumiputera Sidoarjo? It is an empirical study which employs a qualitative approach.

The result shows that based on Juridical perspective, the article 1266 of the Indonesia Civil Code regulates that the timeframe for the default party in fulfilling its obligation may not exceed one month as stated in the agreement. The article 1243 and 1249 explain that the default party should pay the compensation for costs, damages and interests. The sharia branch of Bumiputera gives penalty for the default customer by decreasing the cash value in terms of ujrah. The settlement itself is based on the sharia insurance policy and Fatwa of National Sharia Board No:21/DSN-MUI/X/2001 concerning General Guide of Sharia Insurance article 11 paragraph 2 which also stated in article 25 of Sharia Insurance Policy concerning the dispute settlement. If an agreement of both parties to resolve the dispute cannot be reached then the settlement is conducted by National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) based on its procedural rules in which the decision bind the related parties as a first and final decision.