Kerja sama antara tengkulak dan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah

INDONESIA:

Dalam kehidupan ini kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tinggi oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk menunjang penghasilan utamanya, salah satunya adalah kerja sama budidaya jangkrik. Dalam kerja sama ini permasalahannya adalah dalam pelaksanaan kerja sama ini terjadi ketimpangan, yakni bembagian hasil yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik tidak seimbang karena bisa saja keuntungan diperoleh ketika petani rugi dan juga sebaliknya ketika tengkulak rugi, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan akad syirkah. Padahal pemerintah sudah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu Bagaimana praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri? dan Bagaimana pandangan KHES terhadap usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni mencari data yang sebenar-benarnya dari lapangan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Sedangkan bahan hukum yang digunakan untuk membandingkan praktek yang terjadi adalah KHES.

Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan kerja sama yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik, yakni kerja sama modal dengan keterampilan. Pembagian keuntungan dan kerugian dibagi secara seimbang, meskipun ada indikasi bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan sedikit menyimpang dari syarat sah syirkah, yakni sistem pembagian yang dilakukan tengkulak langsung dibayarkan setelah panen kepada petani tanpa menunggu hasilnya laku di pasaran. Sistem tersebut lebih mengarah kepada Ijârah yang di dalamnya terdapat ujrah (upah). Adapun penentuan harga perkilogram jangkrik tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada tengkulak. Sedangkan tinjauan KHES menyebutkan bahwa kerja sama ini sah menurut Hukum Islam, dikarenakan praktik yang terjadi sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam KHES. Oleh karenanya praktik akad syirkah yang berkembang di Desa Sumberejo tergolong/dikategorikan sebagai syirkah ‘inan.

ENGLISH:

In life, people’s needs are higher, therefore it needs effort to support the main income, such as cooperation in grasshopper cultivation. In this cooperation, the problem is unbalance cooperation that is the sharing income done by broker and grasshopper farmer. It happens because the profit might be earned when the broker is loss and vice versa, with the result of unbalance alliance agreement. Actually, the government has released the Sharia Economics Business Compilation (KHES) to be a guidance in doing economic activities.

There are two research problems in this research that is how the cooperation practice in grasshopper cultivation between broker and grasshopper farmer Sumberejo, Ngasem Subdistrict, Kediri Regency? The second problem is how KHES point of view sees grasshopper cultivation between broker and grasshopper farmer in Sumberejo, Ngasem Subdistrict, Kediri Regency.

This is an empirical research or field research. The approach used is a qualitative descriptive approach which searches for the original data from field then compare it with the theory, meanwhile the law material which is used to compare the existence practice is KHES.

The result of this research shows that the cooperation practice done in field by broker and grasshopper farmer is capital with skill cooperation. The sharing of loss and profit is done equally, even though there is an indication that profit sharing is diverged from alliance qualification that is a sharing system done by the broker is directly paid after harvest to the farmer without knowing the sales profit. This system is more like Ijârah which consists of ujrah (commission). The determination of price per kilogram of grasshopper is entrusted on the broker, while the KHES observation states that this cooperation is legal based on the Islamic Law because the practice happens according to articles in KHES. Therefore, the practice of alliance agreement developed in Sumberejo can be categorized as syirkah ‘inan.