The practice of cashing in invoice in brondong nusantara fish auction centre under perspective of Burgerlijk Wetboek and Fatwa DSN MUI concerning hawalah

INDONESIA:

Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara supplier dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada supplier terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada supplier, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui Burgerlijk Wetboek selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat dilapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep Cessie dalam Burgerlijk Wetboek dan Hawalah dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujroh, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, ijab-qabul tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak muhil atau supplier tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan.

ENGLISH:

In this era, the payment devices become so many kinds and vary, such as the payment device used in Brondong Nusantara fish auction centre, the supplier and the seller used invoice in doing the trasaction as payment device at credit transaction in which on the next day, it will be cashed or invoice clearing. However, at cashing in invoice, the seller usually didn’t give directly to the supplier, but changing the invoice to the third party. Because the seller felt that it was too long if he had to cash in the invoice to the supplier, so the seller could not turn over his money for trading, then the thing becoming the problem focus here is unclear concept, because it was not based on any kind of agreement however there was cutting of invoice value by the third party, so it was needed to be evaluated through Burgerlijk Wetboek as positive law prevailed in Indonesia and fatwa DSN MUI.

The purpose of the research was to look for the suitable concept with the practice in field so it could be suitable with prevailed regulation both positive and Islamic law. This research was Empiric Legal research. The approach used in this research was sosiologic legal approach. It was studying about social phenomenom and the cause of unsuitability with prevailed rule.

From this research could be seen that the practice of cashing in invoice in Brondong Nusantara fish auction centre was inappropiate with the cessie concept in Burgerlijk Wetboek and hawalah in fatwa DSN MUI Number 12/DSN- MUI/IV/2000 on Hawalah and Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh, where in reality or in its practice did not meet the qualification of authentic deed or in under hand deed in exchanging the invoice, unclear ijab-qabul, unwritten document, unwritten note in exchanging claim from the seller to the third party, and muhil or the supplier did not know this matter. So the practice of cashing in invoice so far was not suitable with the positive and Islamic law, however it could be suitable if the unfulfilled qualification could be met.