Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 menurut perspektif Sadd Adz-Dzarî'ah

INDONESIA:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang judicial review atas pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa dengan adanya pasal tersebut memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat memtuskan hubungan kerja karena alasan pekerja memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan antara pihak pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. Di satu sisi, perusahaan memberlakukan kebijakan tersebut guna melindungi masa depan perusahaan yang lebih baik. Di sisi lain, pekerja merasa haknya sebagai warga negara dicederai karena adanya pasal ini.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 menurut perspektif sadd adz-dzarî'ah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 serta mengetahui analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 perspektif sadd adz-dzarî'ah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penulis mengumpulkan dan mengelola bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini, dengan mempertimbangkan keadaan dalam lingkungan kerja, aturan larangan hubungan suami istri ini dibolehkan berdasarkan metode sadd adz-dzarî'ah yang mana merupakan suatu upaya menutup jalan agar terhindar dari dampak negatif. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 jika ditinjau menurut perspektif sadd adz-dzarî'ah Imam Al Syathibi belum memenuhi kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu terhidar dari kemafsdatan apabila ada pasangan pekerja dalam satu perusahaan. Implikasi putusan ini berlaku secara universal, sehingga pihak pengusaha dibatasi untuk mengatur kebijakan perusahaan yang tujuannya untuk mempertahankan produktivitas perusahaan dan mencegah terjadinya hal-hal negatif yang akan terjadi di perusahaan.

ENGLISH:

Decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 concerning judicial review of article 153 paragraph (1) letter f of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The existence of this article, it is possible for companies to terminate employment relations due to reasons that workers have marital relations with other workers in one company. This has become a problem between workers and employers in work relationships. On the one hand, the company adopted the policy to protect the company's better future. On the other, workers feel their rights as citizens are harmed because of the existence of this article.

The main issue is how to analyze the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 according to the perspective of sadd adz-dzarî'ah. The purpose of this study is to describe the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 and to find out the analysis of the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 in the perspective of sadd adz-dzarî'ah.

Type of research is normative research. The author collects and manages legal materials derived from books, journals, articles, findings of the research and others through the approach of legislation, concepts and cases. Then analyzed using descriptive qualitative analysis methods to answer problem of the study.

The findings of this research, taking consideration of conditions in the work environment, the rules forbidding the relationship of husband and wife are allowed based on the method of sadd adz-dzarî'ah which is an attempt to solve the problem so that nothing happens that causes negative impacts. the decision of the Constitutional Court Number 13 / PUU-XV / 2017 if reviewed according to the perspective of Sadd adz-dzarî'ah Imam Al Syathibi has not fulfilled the benefit to be achieved ie avoiding misinterpretation if there are a pair of workers in one company. The implications of this decision apply universally, so that employers are limited to regulating company policies whose aim is to maintain company productivity and prevent negative things from happening in the company.