Dampak perlakuan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas pajak penghasilan pada UMKM industri songkok di Gresik

INDONESIA:

Dalam mencapai pembangunan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, pemerintah membutuhkan pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DirektoratJenderalPajak (DJP) yaitu memberlakukan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013,dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto setiap bulan dengan tarif PPh final 1%. Munculnya peraturan tersebut adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, namun berlakunya peraturan tersebut dipertengahan tahun memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam penyetoran serta pelaporan pajak untuk tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perlakuan PP 46 tahun 2013 atas pajak penghasilan pada UMKM industri songkok di Gresik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran dengan mudah mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata tentang fokus penelitian pada dampak berlakunya PP 46 tahun 2013. Adapun obyek penelitian ada 3 UMKM Industri songkok di Gresik. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diberlakukannya PP46 tahun
2013 tidak hanya menimbulkan kesulitan dari segi perhitungan dan penyetoran saja karena efektif dipertengahan tahun, melainkan masih ada yang belum mengetahui peraturan pemerintah tersebut baik dari segi telah diberlakukannya peraturan tersebut maupun dari segi mekanisme perhitungannya. Adapun dampak lain dari berlakunya peraturan pemerintah tersebut yaitu besarnya pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto.

ENGLISH:

In achieving the desired development by Indonesia, the government requires revenue from the State Tax Revenue and Non-Tax Revenues . One of the efforts undertaken by the Directorate General of Taxation (DGT) is enacted Government Regulation No. 46 of 2013, the tax base used is the gross turnover of each month at 1 % final income tax rates. The emergence of these regulations is to provide convenience for taxpayers in determining the amount of income tax payable, but enactment of these rules in the middle of giving trouble for taxpayers in the calculation, depositing and reporting taxes for the year 2013. Purpose of this study was to determine the impact of treatment of PP 46 of 2013 on income tax on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Gresik skull cap industry.

This study used a qualitative descriptive approach with the aim of obtaining a picture of the object that is easily observed in the form of words on the focus of research on the impact of the enactment of Regulation 46 of 2013. The 3(three) object of research is no skull cap Industry SMEs in Gresik . Data analysis aims to simplify the data processed, making it easy to read and interpret. Data were collected by means of observation , interviews , documentation . Analysis of the data through three stages : data reduction, data display, and conclusion.

The results showed that the enactment of Regulation 46 of 2013 not only creates difficulties in terms of computation, depositing and reporting just as effective mid- year, but still there who do not know the regulations in terms of both has been the enactment of these regulations and in terms of the calculation mechanism. As for other effects of the government's enactment of legislation, namely the amount of income tax payable is higher than the income tax calculations using norm bookkeeping or net income.