Fenomena pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi kasus tahun 2005-2010

INDONESIA:

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada asasnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. (1) adanya persetujuan dari istri. (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukakannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan idenditas serta ingin mengetahui dan menganalisis implikasi terjadinya fenomena pembatalan perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan secara sistematika, fakta dan akurat terhadap suatu hal tertentu, mengenai sifat, karakter dan faktor-faktor tertentu. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang dan dengan orang-orang yang melakukan pemalsuan idenditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terungkaplah bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemalsuan identitas merupakan salah satu pelanggaran formil yang menyebabkan batalnya pernikahan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir, juga ada beberapa akibat hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam surat putusan yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah iddah dan nafkah kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas dapat dikenai hukuman pidana.

ENGLISH:

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a family (household) a happy and everlasting based on Belief in God Almighty. Marriage in principle contain the principle of monogamy, but the implementation is not absolute because according to article 3 and 4 of Law No. 1 of 1974 that a man may take more than one as long as the conditions are met. (1) the consent of his wife. (2) the certainty that the husband be able to guarantee necessities of life wives and their children. (3) the assurance that her husband would do justice to the wives and their children. But the reality on the terms contained in the legislation are considered difficult so there is a tendency for a husband who wants to have more wives melakukakannya with dishonest like the way falsifying his identity. The purpose of this study was to determine and analyze what factors are causing the falsification idenditas and want to know and analyze the implications of the phenomenon of cancellation of marriage.

Methods this study used a form of field research. Research conducted descriptive analysis is that described the legislation that applies the theories associated with the legal and practical implementation issues relating to positive law. The approach used in this study is a descriptive approach which aims to describe the state of the systematics, and accurate facts about a particular case, concerning the nature, character and certain factors. Data taken from the documentation and interviews with judges and concerned officials at the Religious Malang environment and with people who have forged the idenditas. Based on research conducted, it reveals that identity fraud in the hold of marriage can be used as an excuse to propose the cancellation of marriage .

The results obtained from this study can be seen that the falsification of identity is one violation that caused the cancellation of formal marriage, legal consequences arising from the cancellation of the marriage is in addition to the marriage ends, there are also some other legal effect which is not mentioned in the letter ruling related with the problem of ex-husband-wife relationship as a problem waiting period and then dealing with a living child, and dealing with community property. As for identit y fraud in the marriage than the marriage can be undone are also people who falsify identity may be subject to criminal penalties.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan idenditas serta ingin mengetahui dan menganalisis implikasi terjadinya fenomena pembatalan perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan secara sistematika, fakta dan akurat terhadap suatu hal tertentu, mengenai sifat, karakter dan faktor-faktor tertentu. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang dan dengan orang-orang yang melakukan pemalsuan idenditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terungkaplah bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemalsuan identitas merupakan salah satu pelanggaran formil yang menyebabkan batalnya pernikahan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir, juga ada beberapa akibat hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam surat putusan yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah iddah dan nafkah kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas dapat dikenai hukuman pidana.