Pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak: Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan fiqih Islam di masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

INDONESIA:

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami akan tetapi sebagai pimpinan rumah tangga suami tidak di benarkan berbuat kekerasan terhadap istri terlebih dalam hal mentalak istri karena menurut Fiqih Islam jika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istri maka sudah dikatakan jatuh talak, hal ini berbeda dengan talak yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 115 yang berbunyi“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari perbedaan aturan hukum yang ada maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur yang ditempuh masyarakat pesantren ketika melakukan talak (perceraian), serta Bagaimana pemahaman mereka terhadap Prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan dua metode yaitu triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yang selanjutnya data yang ada tersebut di edit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Adanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penjatuhan talak itu kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya maka sudah dianggap jatuh atau sah walau tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama, sedangkan hal ini bertentangan dengan Pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Meski demikian masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanyalah sebagai legalitas saja. Mereka lebih mengacu pada prosedur talak menurut agama yakni fiqih karena mereka berasalan bahwa dasar rujukan fiqih adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits sedangkan dasar hukum aturan pemerintah adalah Undang-undang yang di buat oleh manusia yang juga bisa salah. Dalam aplikasinya perceraian menurut KHI sudah dilakukan oleh banyak masyarakat tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak melakukan perceraian melalui prosedur KHI ini .