Comparative study on marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah al-Mursalah: The act No. 1 year 1974 on marriage Indonesia and Islamic family law enactment No. 17 year of Johor State 2003

INDONESIA:

Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; nikahul fasid dan nikahul bathil. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga.

Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan maslahah al-mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Tidak adanya iddah dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa iddah di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri.

ENGLISH:

Marriage cancellation is one of the consequences of any problems that arise in households. In the Islamic view of marriage cancellation it is called as fasakh. In practice fasakh was divided into two; marriage fasid and marriage bathil. Each of that has a different factor and effect against the couple husband and wife. In Indonesia the rules about marriage cancellation regulated in Act No. 1 Year 1974 on marriage. Malaysia which is a unitary State composed of 14 States. One that is the State of Johor, that country has own family laws which also regulate the marriage cancellation, is Islamic Family Law Enactment No.17 Year 2003 Johor State. Both in Johor and Indonesia have various similarities and differences, such as the majority of the citizens are muslims and also has the same race that Malays. So, on the issue of marriage cancellation there are differences causative factor in the marriage cancellation, rising a different legal effects also.

Based on problems above, the researcher designed object problems as follows: 1) what the similar and different factors that causing the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view Act No. 1 Year 1974 on marriage and Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003, 2) what legal impact of the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view of maslahah al-mursalah.

This research is normative research which uses library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method done by documentation method, begun from legal material determination, legal material inventory, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis.

The conclusions of this study show that the factor causing the marriage cancellation in Indonesia is contained in Article 26 and 27 of Act No. 1 Year 1974 on marriage in the State of Johor contained in Article 53 Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003. There are various factors which make the marriage cancellation, Johor mention it more detail, while in Indonesia Mentioning globally. While the legal consequence arising from the marriage cancellation is the breakdown in the marriage. The absence of Iddah in Act No. 1 Year 1974 on marriage makes it a problem for the wife that her marriage ended as a result of marriage cancellation. meanwhile Johor was rule it, For Johor State the wife’s right after breakdown marriage remain fulfilled. The lack of Iddah period in Indonesia in the event of marriage cancellation gives rise to new problems, especially for children who are still in the fetus. So the need for a rule that could solve this problem, which is where these rules must meet this aspect of the benefit of husband and wife