Putusan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) terhadap permohonan pembatalan perkawinan kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Studi atas putusan nomor 3666/Pdt.G/ 2009/PA.Kab.Mlg

INDONESIA:

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan perkawinan yang sah menurut Negara. Namun masih ada sebagian masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti perkara nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, dimana pelanggaran berupa pemalsuan identitas diri dan pemalsuan surat ijin perkawinan dari atasan pejabat yang berwenang, sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan di KUA oleh salah satu pihak yang berperkara, dimana pelaku pemalsuan tersebut adalah seorang anggota TNI dan ternyata pekawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang dua. Disebut perkawinan kedua karena ia masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain selaku istri pertama. Namun dalam proses permohonan pembatalan perkawinannya yang kedua, Permohonan Pemohon oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dinyatakan tidak diterima dan sampai sekarang perkawinan tersebut masih tetap berlangsung. Maka kasus ini akan menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif baik dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Kedua, macam-macam pelanggaran yang terdapat dalam perkara tersebut dan yang Ketiga, adalah akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama, Dalam perkara Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima karena surat permohonan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon mengandung cacat formal sebagai akibatnya surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasanya tidak sah menurut hukum. Kedua : Kuasa hukum Pemohon melanggar Skep.Menhankam.Nomor: Skep.168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang berakibat Surat Kuasa Khusus yang dibuat menjadi prematur, bentuk pelanggaran berikutnya adalah yang dilakukan oleh Termohon I, ia melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama, tanpa izin Pengadilan Agama, dan melakukan pelanggaran pidana yang berupa pemalsuan identitas dan surat izin kawin dari atasan yang berwenang komandan lanud abdurachman saleh malang. Ketiga, Majelis hakim melalui amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak diterima dan sampai saat ini Pemohon tidak lagi mengajukan permohonan baru lagi kepada Pengadilan Agama kabupaten malang akibatnya perkawinan Termohon I dan Termohon II masih tetap berlangsung, tidak batal demi hukum namun hanya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui proses permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

ENGLISH:

In The Act No. 1 Of 1974 concerning marriage and compilation of Islamic law, explained the legal marriage by country. But still there are some people who tend to engage in violations of these provisions, such as case numbers: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. where violations of forgery and falsification of identity permit the marriage of superior competent authority, as a condition of completeness of the administration of marriage in the religious affairs office by either party litigant, in wich the perpetrator counterfeiting is a member of national Indonesia army, and the marriage was performed is a second marriage. Called a second marriage because she is still bound by a valid marriage with another woman as the first wife. But in the procces of application for cancellation of the second marriage, request the applicant by the district of malang court stated religion is not accepted, and until now the marriage is still ongoing. Then the case will be interesting to be studied from various perspectives both from the perspective of the Compilation Of Islamic Law, or the law No. 1 Of 1974 concerning marriage.

From exposure to the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: first, the basic consideration of the judge in deciding the case. Second, the various violations contained in the case, and the third is the legal effect of the decision handed down by judges on the case.

Researchers use this type of normative legal research, with the approach of the law data collection interview method and documentation. In the analysis, researchers use a descriptive method of analysis. Therefore of primary legal materials in the form of the judge’s decision and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. The analyzed to the conclusion that: First, in case number: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, the judges ruled the petition was not accepted because the applicant who made and signed by the applicant’s attorney made by the applicant and the recipient of his attorney is not legally valid. Second, the applicant’s attorney violated the skepticism minister of defense and number kep.168/III/2004 dated 18 March 2004 which resulted in the special power of attorney is made into premature. Subsequent violation is committed by the respondent I, he made a marriage without the permission of religious courts, and criminal offenses that forgery of identity and marriage licence from the competent superiors air base commander abdurachman saleh. Third, judges through the decision stated that the application the applicant is not accepted and to date the applicant is no longer just apply again to the district religious courts as a result of marriage the defendant of first and second respondent is ongoing. Not null and void, but they can only be canceled by the parties who feel aggrieved by the cancellation request process of marriage to religious courts in his area.