Efektifitas pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan maslahah mursalah

INDONESIA:

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai peredaran rokok ilegal terbesar khusunya di Pulau Madura. Banyaknya pengusaha rokok yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar di Bea Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelangaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Maka dari itu efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi fokus penelitian ini.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Mengetahui efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok illegal di Kabupaten Pamekasan dan mengetahui efektifitas penindakan peredaran rokok illegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan maslahah mursalah.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan terdapat tiga metode pengolahan data meliputi tahap editing, tahap analisa dan tahap kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat ditemukan dua temuan. Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehinga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai tehadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori maslahah karena sejalannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehinga efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai maslahah mursalah.

ENGLISH:

Illegal cigarettes are cigarettes which are in their production and distribution are against the laws and regulations. Criteria for illegal cigarettes are not sticking with excise tape, sticking with fake excise tape, or sticking with excise tape that is not in accordance with its designation. East Java Province is recorded as the largest illegal cigarette distribution, especially on Madura Island. Many cigarette entrepreneurs do not have cigarette production and marketing licenses, so cigarettes are marketed at a lower price compared to cigarettes registered with Customs. Law Number 39 Year 2007 article 54 has explained in detail relating to actions for parties (people) who violate the illegal cigarettes distribution, namely with administrative or criminal sanctions. Therefore, the effectiveness of measures toward the distribution of illegal cigarettes is the focus of this study.
The research questions are to know the effectiveness of the action against the illegal cigarettes distribution in Pamekasan Regency and to know the effectiveness of the action of the illegal cigarettes distribution in the Pamekasan Regency reviewed from maslahah mursalah.

This research is an empirical juridical research. This uses a sociological juridical approach. Data collection method in this research is to use interview method by conducting question and answer verbally with informants using guided free interview techniques. There are three data processing methods including the editing stage, the analysis phase and the conclusion stage.

From this research, two findings can be found. First, the Customs action against the illegal cigarettes distribution in Pamekasan Regency is classified as effective action because there has been an increase in Customs performance, so that, the percentage of distribution of illegal cigarettes has declined over the last three years. Second, all forms of Customs actions against violators of illegal cigarettes are classified in the category of maslahah because they are in line with the purpose of the Customs that is more concerned with public benefit, so that, the effectiveness of enforcement against the circulation of illegal cigarettes is considered as maslahah mursalah.