Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

INDONESIA:

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan karena adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang dipakai dan perbedaan dalam menafsirkan hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, apalagi setelah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi, aturan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan juga perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni (1) Apakah ruang lingkup perkawinan campuran yang diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan (2) Bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni statute approach, dan historical approach.

Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni harus dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, tidak ada hukum yang berlaku di luar agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Atas hasil tersebut, saran penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus dan terperinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran, serta adanya kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing.

ENGLISH:

In Indonesia, the provisions relating to marriage has been arranged in state legislation, namely Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In line with the enactment of these laws, there is one thing to get attention and become a phenomenon that is still debated, which is about a mixed marriage. This is due to the existence of two or more legal system that is used. Differences in the legal basis used and the differences in interpreting the law became a major problem in such a mixed marriage.

Departure from these problems, the author is interested in conducting research, especially when he found that under Law No. 1 Year 1974 on Marriage, in fact has no provisions that govern them, however, these rules still lead to uncertainty and debate among practitioners law. To find the legal certainty of a mixed marriage that has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then, the authors raised two issues, namely (1) Is the scope of mixed marriages are recognized in Indonesia after the enactment of Law Number 1 Year 1974 on Marriage? and (2) How is the implementation of the requirements associated with mixed marriages by Law No. 1 Year 1974 about Marriage?. To answer these questions, the author conducted a normative legal research by using two approaches, namely statute approach, and the historical approach.

After doing the research literature, the author finally concludes that the scope of a mixed marriage as stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ie in Article 57, which caused a mixed marriage is different nationality. Mixed marriages that occurred in Indonesia should be conducted under applicable law in Indonesia, which must be done according to the law of each party, there is no law that applies outside of religion and belief. In addition, the marriage must also be listed in the Registry Office or the Office for Religious Affairs.

On these results, the authors suggested, Law No. 1 Year 1974 to be reviewed, the need for regulations governing the implementation of specific and detailed in the implementation of mixed marriages, and the existence of the government policy of the Republic of Indonesia in overcoming the problems that may occur as a result of mixed marriage between a citizen of Indonesia with foreign nationals.