Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami: Studi kasus di Kecamatan Kanigaran Probolinggo

INDONESIA:

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan seorang anak merupakan tanggung jawab semua pihak sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun demikian, orang tualah yang merupakan pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan itu. Melihat pada peraturan ini, penulis tertarik untuk meneliti implementasi aturan di atas dalam kenyataan riil di lapangan, dalam hal ini adalah keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Ketertarikan penulis dilatarbelakangi oleh sebuah asumsi bahwa keluarga poligami telah memberikan kesibukan tersendiri terutama bagi seorang ayah dalam hal pemenuhan nafkah maupun perhatian terhadap seorang anak.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti memfokuskan pada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini. Pertama, tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Ketiga, upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo.

Dengan demikian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hokum empiris (sosiologis), tentu saja data-data yang dibutuhkan berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (primer) berupa peristiwa hukum dari masyarakat khususnya keluarga poligami dan perlindungan anak dalam keluarga tersebut. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan.

Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kanigaran Kota probolinggo, berdasarkan pandangan dari para informan meliputi perlindungan dalam hal pendidikan dan biaya hidup, bahkan uniknya, tanggung jawab orang tua terhadap biaya hidup mereka berlangsung hingga seorang anak melangsungkan pernikahan. Sedangkan mengenai faktor penghambatnya, pertama, maraknya praktek poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang (baca: poligami bawah tangan). Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tentang perkawinan. Adapun upaya penanggulangannya adalah perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat yang notabenenya fiqh oriented menuju masyarakat yang berperadaban yuridis-formalis. Selain itu adalah sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan perkawinan maupun aturan tentang perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002.

ENGLISH:

The responsibility of taking care a child is everyone’s job as stated by Law No.23 of 2002 on the child protection. Therefore, the parents are the first one who have a big responsibility on caring the child. In this case, the writer is interested in studying the implementation of rules in the real life. He analyzes about polygamous family in Kanigaran Probolinggo Sub-District. The interest of writer is motivatied by an assumption that the polygamous family has its own interesting, especially for a father who earns the living costs and gives attention to a child.

Based on the explanation above, the writer focuses on the three problems of study; 1) the implementation of chid’s legal protection in polygamous family in Kanigaran Probolinggo sub-district, 2) the obstacle factors in implementation of child’s legal protection in polygamous family in Kanigaran Probolinggo sub- district, 3) the prevention efforts to the obstacles that occur in polygamous family in Kanigaran Probolinggo sub-district.

Therefore, this study is categorized into empirical law (sosiological). So, the data is acquired directly from the real study. It is a legal event of society, especially in polygamous family and the child. The data were obtained by an interview of the informants who have been determined.

Based on the views of the informants which collected by the writer. He concludes that the implementation of child’s legal protection in polygamous family in the society of Kanigaran Probolinggo sub-district includes protection in terms of education and living costs. In fact, the responsibility of parents towards child’s living costs take up to a child marry. Whereas, the obstacle factors are; first, the practice of polygamy does not follow the rules of law (read: polygamy under the hand). Second, the lack of socialization of the marriage law. In other hand, the efforts to provide awareness to be society with the real fiqh oriented towards a civilized Judical-formalist. In addition, it is an intensive socialization towards marriage rules or the regulations of child protection as stated in the Law No. 23 of 2002.