The reception of al-mashlahat al-mursalah within local regulation of Probolinggo City num. 2 year 2009 about old age prosperity

INDONESIA:

Formalisasi hukum Islam pada periode yang berkembang di Indonesia didahului dengan terbitnya Staatblad 1882 No. 152 di era Gubernur Van Den Berg atau cukup populer dengan teori receptio in complexu. Kenyataan seperti itu telah membawa bangsa ini kepada suatu kesadaran bahwa agama dan negara adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hal reformasi hukum. Munculnya UU No. 1 Tahun 1974 yang diikuti dengan KHI, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan baru-baru ini diterbitkan KHES Tahun 2009 adalah konsekuensi dari kebutuhan hukum bangsa ini sejak hari kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut konsep sistem hukum sipil eropa kontinental, hukum akan berlaku dan berdiri sendiri jika telah dikodifikasikan melalui lembaga legislatif.

Dalam studi hukum Islam, al-mashlahat al-mursalah adalah salah satu dari asas pembentukan hukum baru, yang tidak dapat ditemukan penjelasan detailnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atau dapat juga dikatakan bahwa pembentukan hukum di sini memiliki visi dan misi yang selaras dengan Al-Quran dan Hadis. Berasumsi padahal itu, pembentukan hukum baru yang mengacu pada konsep hukum sipil yang melewati proses legislasi di Indonesia adalah pada titik tertentu memiliki tujuan yang sama atau maqashid, yaitu pemberlakuan hukum pada khususnya, yang memang akan membawa mashlahah dan menutup mudhorot. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan produk hukum lokal yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai sumber hukum primer untuk dirumuskan permasalahannya, tentang bagaimana konsep kemakmuran dalam al-mashlahat al-mursalah diterima ke dalam fase perancangan perundang undangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia? Dan Bagaimana nilai-nilai kesejahteraan hukum Islam diterjemahkan ke dalam bahasa undang-undang yang valid tentang Peraturan Daerah Kesejahteraan Hari Tua?

Pemahaman terpadu terhadap produk hukum seperti Peraturan Daerah dibutuhkan suatu pendekatan yang relevansi antara peraturan dan peraturan lainnya dapat dibaca secara menyeluruh dan utuh. Dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang pemahaman hukum akan berfokus pada hirarki peraturan di mana secara bertahap aturan yang mengandung akan diatur lebih lanjut mulai dari tingkat pusat turun ke tingkat lokal. Pemahaman hukum ini tidak sempurna bila tidak menyangkut fase perencanaan undang-undang (legal drafting) atau Program Legislasi Daerah menurut istilah UU No. 10 tahun 2004. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan metode penalaran hukum deduktif penelitian ini mencoba untuk mencari pola Resepsi al-mashlahat al-mursalah dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa al-mashlahat al-mursalah, yang didefinisikan sebagai keselarasan visi dan misi dalam pembentukan hukum dengan visi misi Al-Quran, telah menempatkan konsep mashlahah melalui batasan atau partikel yang seharusnya ada. Kemudian, dengan mengikuti arah itu proses mashlahat mursalah secara tidak langsung telah dilalui sekaligus juga mengindikasikan adanya resepsi hukum Islam.

ENGLISH:

Islamic law formalization at its developing period in Indonesia was preceded by the publication of Staatblad 1882 Num. 152 in the era of Governor Van Den Berg or quite popular with the theory of receptio in complexu term. Such fact has brought this nation over consciousness that religion and state are things cannot be separated apart in term of legal reformation. The emergence of Code Num. 1 Year 1974 followed with KHI, Code Num. 7 Year 1989 about Religious Court, and recently published KHES Year 2009 were consequence of this nation’s legal requirement since the independent day of Indonesia. Therefore, according to European continental’s civil law system concept, the law will prevail and self-stood if was codified through legislative institution.

In the Islamic law study, al-mashlahat al-mursalah is one of new law making’s principles which cannot be found its detail explanation in either Koran or Hadith. Or also can be said that the new law making here possesses a shared vision and mission with the Koran and Hadith. By assuming on such, the new law making referred to civil law concept which is passing through legislation process in Indonesia is at certain point possessing the same purpose or maqashid, that is, the legal enactment in particular, would indeed be bringing the mashlahah and shutting mudhorot. Therefore, this thesis uses a local legal product namely the Local Regulation of Probolinggo City Num. 2 Year 2009 about Old Age Prosperity as primary source of law to be questioned about, of how is the prosperity concept within al-mashlahat al-mursalah received into legislative drafting phases of Local Regulation about Old Age Prosperity? And How is the prosperity values of Islamic law translated into a valid linguistic statutory of Local Regulation about Old Age Prosperity?

The integrated comprehension toward legal product such as Local Regulation requires any of approaches which relevancy between regulation and other regulation can be read thoroughly and intact. By making use of statute approach the legal comprehension will focus upon hierarchy of regulation where gradually containing rules to be regulated further starting from central going down to local level. This legal comprehension cannot complete if it is not co- relational with legal drafting phases or Local Legislation Program according to Code Num. 10 year 2004 term. By making use of deductive legal reasoning method, therefore, this research tries to find the reception pattern of al-mashlahat al-mursalah within Local Regulation of Probolinggo City Num. 2 Year 2009 about Old Age Prosperity.

This research’s result shows that al-mashlahat al-mursalah, defined as harmonious legal vision and mission within new law making with the Koran’s vision and mission, has placed the mashlahah concept through boundaries or particles ought to exist. Then, by following such direction the process of mashlahat mursalah has indirectly happened yet also indicated to the reception of Islamic law.