Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang taukil wali: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, apabila tidak ada wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 (5), yang mana didalam pasal tersebut memberikan syarat bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai taukil wali dalam pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019. Serta implementeasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala KUA Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi (sosio legal approach) serta menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mengahasilkan data berupa pandangan serta implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Kepala KUA Kota Malang, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tentang taukil wali, namun dengan alasan yang berbeda antara lain: KUA hanya sebagai pelaksana peraturan, PMA Nomor 20 Tahun 2019 meruapkan jawaban atas ketidak jelasan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia maka wajib ditaati. Sedangkan untuk implementasi PMA tersebut setiap KUA memiliki kendala yang berbeda-beda, seperti dalam isi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak semua KUA di Indonesai memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya taukil wali. Sehingga Penulis memberikan saran agar setiap Kepala KUA seyogyanya memiliki pemikiran yang inovatif untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi di lingkungan Kantor Urusan Agama.