Implementasi fasilitasi repatriasi pekerja migran indonesia ditinjau dari Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia: Studi Kasus di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus terhadap Pekerja Migran khususnya regional Malang. Kemudian lahirlahUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang didalamnya terdapat fasilitasi repatriasi atau pelayanan pemulangan yang dilakukan oleh P4TKI Malangkhususnya bagi pekerja migran regional Malangnamun masih banyak mengalami kendala dalam implementasinya.

Rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang yaituapa sajakah persoalan yang dihadapi P4TKI malang dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Kemudian bagaimanakah implementasi fasilitasi repatriasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap petugas perlindungan di P4TKI Malang dan beberapa informan yang merupakan pekerja migran dari regional Malang yang berhasil dipulangkan oleh P4TKI Malangkemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh P4TKI Malang diklasifikasikan menjadi dua bentuk, pertama, persoalan internal yang berasal dari P4TKI Malang yaitu kurangnya fasilitas repatrisi yang memadai dan wilayah kerja yang terlalu luas. Kedua, persoalan eksternal berasal dari pekerja migran itu sendiri yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kebutuhan yang mendesak,danfaktor majikan. Upaya yang dilakukan oleh P4TKI Malang yaitu upaya represif diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lainnya, melakukan mediasi pekerja migran dengan PJTKI, mencegah praktek percaloan, dan upaya preventif dengan cara sosialisasi. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia implementasi tersebut sudah sesuai hanya karena faktor luarlah yang yang mempengaruhi. Sedangkan perspektif hukum Islam, fasilitasi repatriasi merupakan bentuk ta‟awun atau tolong menolong dan juga bentuk perlindungan pada orang-orang yang lemah.

ENGLISH:

This research is motivated by the many cases of migrant workers, especially in the Malang region. Then was born Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in which there was a facilitation of repatriation or repatriation services carried out by P4TKI Malang especially for Malang regional migrant workers but there were still many obstacles in its implementation.
The formulation of the problem that was drawn from the background is what are the problems faced by P4TKI Malang and how to solve them. Then how is the implementation of repatriation facilitation in terms of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Islamic Law.

This type of research is empirical juridical research with sociological juridical approach, conceptual approach and legislation approach. Data collection is done by interviewing protection officers at P4TKI Malang and several informants who are migrant workers from the Malang region who were successfully repatriated by Malang P4TKI then analyzed descriptively qualitative.

The results showed that the problems faced by P4TKI Malang were classified into two forms, first, internal problems originating from P4TKI Malang, namely the lack of adequate repairs facilities and too wide working areas. Second, external problems stem from migrant workers themselves, namely low levels of education, urgent needs, and employer factors. The efforts made by P4TKI Malang are repressive efforts including coordinating with other UPTs, mediating migrant workers with PJTKI, preventing brokering practices, and preventive efforts by means of socialization. In terms of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the implementation is appropriate only because external factors influence. Whereas the perspective of Islamic law, facilitation of repatriation is a form of ta'awun or help and also a form of protection for the weak.