Pertimbangan hakim terhadap putusan poligami: Studi perkara No: 468/PdtG/2009/PA.Malang

INDONESIA:

Poligami merupakan suatu problem perkawinan yang bias diibaratkan pintu darurat. Adakalanya poligami dilakukan untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dan menciptakan kerukunan antar keluarga dengan baik. Ada juga yang malah menjadi bencana pada sebuah kehidupan rumah tangga apabila salah satu ada pihak yang tidak rela untuk dimadu.Dalam berpoligami seorang suami harus lahadil lahir dan batin.

Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis mengadakan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hakim tentang poligami yang diajukan oleh suami sedangkan istri dalam keadaan dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri, dapat melahirkan keturunan dan tidak mendapat sakit permanen sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf (a),(b), dan(c).

Dalam menyusun penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan paradigm ilmiah dengan pandangan fenomenologis berorientasi sebaran data kualitatif, dan jenis penelitian case study. Metode pengumpulan data dengan wawancara tidak terstruktur berupa data primer serta sekunder untuk menunjang teori.Penulis juga melakukan pengamatan terhadap putusan dan membandingkan dengan hasil wawancara kemudian diedit, serta disusun secara cermat lalu diatur sedemikian rupa menjadi karya tulis dekriptif.

Hakim berpendapat aturan yang , menjadi syarat izin poligami adalah: persetujuan istri atau istri- istri, kemudian kemampuan suami dalam memenuhi keperluan hidup istri- istri dan anak- anak mereka serta mampu bersikap adil terhadap mereka.

Dasar hokum formil permohonan izin poligami terdapat dalam Pasal- Pasal antara lain Pasal 3,4, dan5 UU No. I Tahun 1974, Pasal 53,54,55,dan 56 pada Kompilasi Hukum Islam kemudian PP No. 9 Tahun 1975. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagi hokum materiil di lingkungan Pengadilan Agama .Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim dalammemutuskan poligami No perkara : 368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Malang ialah: kesanggupan Pemohon berlaku adil terhadap istri dan anak- anak mereka, kemudian untuk memberikan status hokum anak yang ada di dalam kandungan calon istri Pemohon serta menyelamatkan nama baik Pemohon dan Calon Istri Pemohon di lingkungan tempat tinggal mereka. Dasar kaidah fiqhiyahnya ialah: "Menolak mafsadat (bahaya) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kemanfaatan)"

ENGLISH:

Poligamy is including alternative problem solving of marriage conflict nothing turning from aspect decency advantage prosperous. As like writing in the Consitution of Number 1 in 1974 of years are regulated prosedur of marriage and implications. As like in point four of the constitution: to mentions "for some one want to propose licensed of polygamy in the court, then must to complet condition" : a. Exist to agreement from wive or wives. b. Exist to certainty if the husband guarantee need living wives and sons. c. Exist to certainty if the husband guarantee behaviuor fair to wives and sons.

In my research ichoseQualitative approach and klasification my research is Sociologis to identificaty law in institution law enforcement. I take the interview and documentation to content of files, and I used Methodeof. Editing, Classifying, Analisyng,and last concluding. I'm used dedudtive of paradigm with destination the reads apresiation in my write.

The reason to make basic from judgement Islamic court of Malang into grant propose polygamy by some one initial : "DA" beside of emergency condition. Direction of "DA" to polygamy there was to save the reputations and responsibility second wive (SH), from agreement and willingness from first wives and family.

The propose of polygamy decide from judge council Islamic Justisce of Malang with considered interest and emergency reasons. Where as from to reach decide fairlesjustisce, the judge to must considered three aspect sense of justisce, legal justisce, last social justisce. We wish Existjustisce in marriage problem as like Polygamy in Number Case :368/ Pdt.G/2009/PA Malang.