Praktik arisan online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi kasus pada pemilik akun Facebook @putri ali bundazidan

INDONESIA:

Berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan munculnya berbagai fenomena di masyarakat, salah satunya adalah fenomena arisan online melalui media sosial facebook. Arisan dilakukan dengan sistem indek (menurun), dimana terdapat perbedaan jumlah iuran yang disetorkan oleh para pesertanya, sedangkan jumlah uang/hak yang diperoleh para peserta nantinya adalah sama. Peserta arisan dikenakan biaya admin di awal pendaftaran, kemudian diterapkan denda jika terlambat membayar iuran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan online di facebook @putri ali bundazidan? bagaimana praktik arisan online di facebok @putri ali bundazidan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta bagaimana pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan online di facebook @putri ali bundazidan?.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang kemudian diolah dengan cara reduksi data-penyajian data-penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik arisan online pada akun facebook @putri ali bundazidan termasuk ke dalam akad qardh. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Praktik arisan Arisan dilakukan dengan sistem indek, sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Dalam hukum positif, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian denda dalam arisan ini merupakan penerapan Pasal 1243 KUH Perdata. Terkait pandangan ulama, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad qardh dengan prinsip ta’awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih jumlah iuran tersebut termasuk ke dalam riba qardhi, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan indek tersebut mengandung unsur maisir.

ENGLISH:

The development of communication technology has led to the emergence of various phenomena in the community, one of which is the phenomenon of online arisan through social media Facebook. The online arisan uses index system (decreases), where there are differences in the amount of contributions deposited by the participants, while the amount of money / rights obtained by the participants will be the same. Participants in the arisan are charged an admin fee at the beginning of registration, then a fine is applied if they are late paying fees.

The formulation of the problem in this research is how is the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan? how is the practice of online arisan on facebok @putri ali bundazidan in terms of the Civil Code? and how the views of ulama Banyuwangi on the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan ?.

This research includes empirical legal research uses conceptual approach and sociological approach. Data collection is done by semi-structured interviews which are then processed by means of data reduction - data presentation - drawing conclusions / verification.
The results of this study indicated that the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan is included in the qardh contract. Participants online arisan willingly and do not mind the difference in the amount of contributions. The online arisan uses index system, so it does not fulfill the principle of justice. In positive law, online arisan practice is included in the debt and credit agreement. The agreement in this online arisan is valid in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Then the fine in this social gathering is the application of Article 1243 of the Civil Code. Then related to the views of ulama, there are ulama who allow and some do not allow. Dissent is caused by differences in the legal basis used. Opinions that allow basically because online arisan is a qardh contract with the principle of ta'awun. Difference in the amount of contributions is allowed because it adjusts the increase in the value of currency (inflation). While opinions that do not allow the basis because the difference in the amount of contributions are included in riba qardhi, as in the fiqh rule that accounts receivable debt may not attract profits, and the online index arisan system contains elements of gambling.