Tinjauan yuridis terhadap proses pengangkatan anak setelah diberlakukan UU no 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang

INDONESIA :

Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan anak, bagi yang belum memiliki keturunan upaya yang dilakukan untuk mengangkat anak harus melalui lembaga pengadilan. Tetapi dengan berlakunya UndangUndang

Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa pengadilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. tetapi dalam SEMA No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan yaitu tetap dalam pilihan hukum Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri setelah diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006

Jenis penelitian yang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pengangkatan anak baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri prosesnya dan prosedur penetapannya hampir sama, hanya saja di Pengadilan Negeri perlu memperoleh salinan dari kantor catatan sipil, karena nantinya anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan mendapatkan hak waris, di Pengadilan Agama karena berdasarkan hukum Islam maka anak angkat tidak mendapat hak waris, kecuali wasiat wajibah dan tidak perlu mendapat salinan dari kantor sipil. Sedangkan kaitannya dengan dasar hukum pengangkatan anak yang digunakan di Pengadilan Negeri berbeda dengan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri berdasar pada SEMA, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1, UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Sedangkan di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 7 tahun 1989 perubahan atas Undang-undang No 3 tahun 2006 dan berdasarkan Al-Qur’an Al-Ahzab ayat 4-5. Penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No 3 tahun 2006 Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan bagi selain islam, sedangkan pemohon yang beragama islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun oleh karena pengaturan tentang pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pegadilan Negeri tidak tegas dan jelas serta adanya pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan buku edisi II 2007 tentang Badan Peradlan Umum terbitan Mahamah Agung RI tahun 2009 pada Alinea 2 Angka 7 yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberi peluang kepada Pemohon yang beragama islam ke Pengadilan Negeri, apabila pengangkatan anak dilakukan dengan maksud memperlakukan anak angkat seperti anak kandung dan dapat mewarisi maka pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama islam.

ENGLISH :

Adoption is an attempt done by human to have children to those who have not had any offspring. This effort to adopt a child must go through the courts. However, with the enactment of Law No. 3 of 2006 amendments to the Act No. 7 of 1989 concerning religious courts, that the religious courts were given the authority to investigate and adjudicate the petition of adoption based on Islamic law. But in SEMA No. 6 of 1983 on improvements SEMA No. 2 of 1979 on child adoption laws governing the procedure to apply for endorsement or adoption application, check and judge them is still in district court legal options and Religious Courts. Religious Court and the District Court after the enactment of Law No. 3 of 2006 have been announced and applied.

This type of research that researchers use in this research is descriptive research approach used is a qualitative approach. The method of data collection were interviews and documentation, while the method of data analysis, the researcher used descriptive analysis.

The results showed that both the adoption petition through Religious Court and
the District Court which are seen from the process and establishment procedure are almost the same, except that the District Court should obtain a copy of the registry office, because then, the adopted son/daughter break up with the biological parents and get inheritance rights from them where its process is in the Religious Court because according to Islamic law, the adopted child does not receive inheritance rights, except was borrowed and do not need to have a copy of the civil office. While the relationship to the legal basis of adoption used in District Court and the Religious Court is differ, the District Court based on SEMA, No. 23 of 2002 of Law on the Protection of Children as No. 4 of 1979 of Law, section 12, paragraph 1. Law No. 2 of 1986 on Justice general. While in the Religious Courts under section 49 Paragraph 1 point (a) Law No. 7 of 1989 amendments to Law No. 3 of 2006 and based on Al-Quran Al-Ahzab verse 4-5. The author concluded that after the enactment of Law No. 3 of 2006, the District Court only has authority to hear a request for other than Islam, while the Moslem applicant has become its jurisdiction. However, because of the setting of the division of authority between the Islamic Court and District Court is not firm and clear as well as the guidelines Implementation and Administration of Justice second edition of 2007 on Public Court as in Agency publication Supreme in 2009, paragraph 2 Figures 7 issued by the Supreme Court gave an opportunity to the applicant Moslem to District Court. If adoption is done with the intent to treat the adopted children as biological children and can inherit, the district court is still receiving a request for children Moslem adoption.